- guardian
VIVAnews - PSSI diminta untuk melaporkan hasil keputusan Komite Banding Pemilihan (KBP) kepada badan sepakbola dunia FIFA, terkait tudingan intervensi pemerintah yang meminta KBP mengoreksi hasil keputusan Komite Pemilihan (KP).
Komisi Banding Komite Pemilihan yang terdiri dari Prof Dr Tjipta Lesmana, MA, Prof Dr. Gayus Lumbuun, Alfred Simandjuntak dan anggota pengganti Max Boboy dalam amar putusannya yang diumumkan Jumat, 25 Februari 2011 menyatakan, membatalkan keputusan Komite Pemilihan menyangkut keempat pembanding.
Namun, Komisi Banding sekaligus menolak pengajuan banding dari keempat pembanding tersebut, yakni dua bakal calon ketua umum dan wakil ketua umum Arifin Panigoro dan George Toisutta. Komite juga menolak banding dua bakal calon anggota Komite Eksekutif, yakni Sihar Sitorus dan Tuti Dau.
"Kami mengembalikan keputusannya kepada Exco PSSI, sebagai pemegang mandat kepengurusan PSSI," demikian diutarakan Ketua Komisi Banding, Tjipta Lesmana.
Namun, keputusan itu sangat disayangkan. Menurut pengakuan Tjipta tidak terlepas dari tekanan dan ancaman, salah satunya dari pemerintah.
"Andai kami diberikan kebebasan suasana kondusif, kami bisa memutuskan. Keras sekali ancaman-ancaman dari berbagai pihak, tetapi tidak kami layani. Kami tidak mau didikte. Jadi, inilah keputusan yang diambil. Kami juga mengetahui campur tangan pemerintah pada 21 Februari. Pemerintah meminta Komite Pemilihan segera memeriksa keputusannya. Tadi pagi juga mengancam PSSI agar mengabulkan banding agar kongres PSSI lancar. Ini adalah tekanan," beber Tjipta, Jumat, 27 Februari 2011 lalu.
Karena intervensi pemerintah itu pula Komisi Banding mengaku sulit untuk merumuskan keputusan yang tepat dalam membahas memori banding yang dilakukan oleh empat calon Exco PSSI 20110-2015, yakni Arifin Panigoro, George Toisutta, Sihar Sitorus dan Tuty Dau.
Arifin dan George Toisutta sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi dari Komite Pemilihan untuk menjadi calon ketua umum, sementara Sihar Sitorus dan Tuty Dau sama-sama tidak lolos verifikasi untuk anggota Exco.
Terkait itu, Manajer Pelita Jaya, Lalu Mara Satriawangsa, meminta PSSI menyampaikan ini ke tingkat lebih tinggi dalam hal ini FIFA. Karena, berdasarkan Electoral Code, PSSI wajib melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tahapan kongres terutama adanya intervensi pemerintah.
Dengan demikian, FIFA bisa mengetahui secara lengkap apa yang tersembunyi dan terjadi di sepakbola Indonesia.
Soal apakah nantinya FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia lantaran adanya intervensi, itu merupakan keputusan badan sepakbola dunia (FIFA).
"Tapi, apapun keputusan FIFA saya yakin akan diterima semua pihak, termasuk bila FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indoensia," jelas Lalu Mara kepada VIVAnews.com, Minggu.
MAKI Kirim Surat ke Nurul Ghufron, Minta Bantuan Mutasi ASN di Papua ke Jawa
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirimkan sebuah surat kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta bantuan mutasi ASN dari Papua ke Jawa
