- VIVAnews/Marco Tampubolon
VIVAnews - APBD merupakan nyawa bagi klub sepak bola di Papua, yang berlaga diIndonesia Super Liga dan Divisi Utama. Tanpa APBD bisa dipastikan klub akan mati alias tidak lagi bisa ikut berkompetisi.
"Setiap musim dana yang dibutuhkan untuk biaya operasional klub mencapai Rp20 milliar, bahkan bisa bertambah. Sementara dana dari APBD tidak mencapai Rp20 milliar, terpaksa klub berupaya sendiri mencari sponsor atau menggalang dana dari simpatisan," ujar Agus Susanto, Asisten Manajer Persiwa Wamena.
Lanjut dia, meski sumber dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai klub setiap musimnya, tapi merupakan roh atau nyawa klub, karena hampir tiga perempat dari jumlah operasional klub, berasal dari APBD.
Musim 2009/2010, Persiwa Wamena mendapat kucuran dana dari APBD Rp15,5 milliar ditambah sponsor Bank Papua Rp1,3 miliar, maka total Rp16,8 miliar. Namun itu belum mencukupi karena kebutuhan tim sekitar Rp20 miliar. Terpaksa klub mencari sendiri kekurangan tersebut. ''Meski sudah dibiayai APBD, klub masih defisit Rp3-4 milliar setiap musimnya,''ujar Agus Susanto.
Untuk musim 2010-2011 dana dari APBD yang dikucurkan ke Persiwa mengalami penurunan menjadi hanya Rp13 miliar ditambah sponsor Rp1,3 milliar dengan total Rp14,3 milliar. ''Musim ini defisit kami meningkat dari musim sebelumnya,'' kata dia.
Defisit kadang-kadang di luar dugaan, akibat lokasi home base Persiwa di pegunungan Papua. ''Dari seluruh klub di Indonesia mungkin hanya kami yang ke mana-mana menggunakan pesawat. Mau ke Jayapura saja harus dengan pesawat karena letak geografisnya, inilah salah satu yang membuat biaya klub smakin membengkak."
Jadi sangat jelas, jika APBD dihentikan untuk membiayai klub, secara otomatis klub akan mati. ''Butuh 5-7 tahun lagi baru APBD bisa distop membiayai klub, jika frontal klub akan seketika juga tewas,'' ucapnya.
Agus menambahkan, saat ini belum ada perusahaan di Papua yang berminat membiayai klub, inilah salah satu kendala yang dihadapi. ''Jangankan untuk membiayai klub setiap musim, untuk sponsor dengan memasang iklan saja tidak perusahaan ada yang berminat''.
Semestinya, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola peduli dengan kondisi ini, dan ikut mencarikan sponsor bagi setiap klub, agar klub-klub bisa menjadi profesional. "Jika pengurus PSSI yang lama terkesan tidak peduli, kami berharap pengurus yang baru terpilih ini mencari terobosan menjawab persoalan klub ini," harapnya.
Setiap bulan selama mengikuti kompetisi, Persiwa Wamena mengeluarkan gaji bagi 22 pemain, pelatih, official sekitar Rp600 juta. Dan itu dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. ''Kalaupun ada keterlambatan paling hanya hitungan hari''. Gaji pemain Persiwa Wamena musim 2010-2011 paling rendah Rp10 juta dan paling tinggi Rp45 juta.
Agus juga mengungkapkan, penggunaan APBD pada klubnya juga diawasi oleh instansi terkait, dan di audit setiap 3 bulan. ''Selama ini, BPK selalu mengaudit penggunaan dana APBD di Persiwa, dan belum pernah ada masalah. Ya bagaimana mau ada penyelewengan, dana yang dikucurkan saja tidak mencukupi,'' ujarnya.
Mengenai apakah manajemen pernah menginstruksikan pemainnya mengalah dalam suatu pertandingan, Agus Susanto menandaskan, sama sekali tidak pernah, bahkan jika ada pemain yang terkesan tidak serius dalam pertandingan, langsung dikeluarkan dan dikenai sangsi.
Ia juga mengakui, setiap pemainnya yang untuk musim ini berjumlah 22, memiliki kontrak. ''Semua pemain punya kontrak resmi.'' Salah seorang pemain Persiwa Wamena Ferdinand Sinaga yang berhasil dihubungi mengakui, klubnya sangat memperhatikan para pemain tak terkecuali asing maupun lokal. ''Semua kami diperlakukan sama oleh manajemen, inilah yang membuat kami betah,''ujar pemain yang baru musim ini bergabung.
Mengenai penggajian, Manajemen Persiwa juga berupaya tepat waktu. ''Semua hak-hak kita benar-benar diperhatikan, selama di Persiwa,’’ kata dia.
Sementara Persipura Jayapura juga mengeluarkan Rp20 milliar setiap musim untuk mengcover kebutuhan tim. Dan sumber dana paling besar berasal dari APBD.
''Kami butuh sekitar Rp20 milliar bahkan lebih tiap musimnya untuk operasional tim. Sumber dananya dari APBD serta sponsor, namun yang jelas, sumber paling besar dari APBD,'' kata Ketua Umum Persipura Jayapura, MR Kambu.
Kambu mengatakan, dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai Persipura setiap musimnya, cukup signifikan jumlahnya, sedangkan dari sponsor yakni Bank Papua hanya Rp3 milliar. ''Dari sponsor Bank Papua Rp3 miliar untuk musim ini. Memang untuk pembelian kaos, sepatu tim beruntung Persipura didukung sponsor," kata Kambu.
Lanjut dia, bila dana APBD dihentikan untuk membiayai klub, akan sangat mengganggu keberlangsungan tim dalam mengikuti kompetisi dan kemungkinan tidak akan bertahan lama akan mati dengan sendirinya. ''Dana APBD sangat menentukan hidup matinya klub, kalau distop klub tidak akan bertahan, jadi pengurus PSSI yang baru terpilih harus secepatnya mencari solusi mengatasi hal itu,'' ujarnya.
Di Papua, sambungnya, masih sangat sulit untuk mencari perusahaan yang berminat membiayai klub selama satu musim. Inilah kendala yang dihadapi untuk menuju klub profesional. ''Minat perusahaan di Papua untuk membiayai klub masih rendah''.
Jadi, dalam beberapa tahun kedepan, jika Persipura akan dikelolah bisnis profesional masih sangat sulit. Dan APBD masih sumber pendanaan yang sangat krusial.
Seharusnya, Badan Liga Indonesia, sebagai garda pertama yang mencarikan sponsor bagi klub-klub agar bisa benar-benar profesional. Jangan lagi seperti kepengurusan yang lama yakni, mereka seperti tidak peduli. ''BLI janji akan mengurus akte pendirian klub secara kolektif, namun kenyataannya hingga kini tidak pernah terealisasi, padahal, akta itu sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk bekerja. Mudah-mudahan dengan pengurus baru ini semua bisa diurus,'' terangnya.
Seluruh pemain Persipura Jayapura memiliki kontrak resmi, dan penggajian mereka selalu lancar. ''Paling telat tanggal 5 setiap bulannya gaji pemain, pelatih dan offisial sudah diberikan,''ujarnya.
Audit terhadap pengggunaan APBD juga dilakukan secara rutin, dan hingga kini tidak ada masalah. ''Secara rutin manajemen juga di audit, dan tidak ada penyimpangan,'' ucapnya.
Mengenai berapa gaji terendah dan tertinggi pemain Persipura, Anton enggan membeberkannya. ''Yang pasti setiap bulan kami mengeluarkan ratusan juta untuk gaji pemain,'' terangnya.
Ditanya berapa nilai nominal yang bersumber dari APBD untuk membiayai Persipura, Kambu enggan mengungkapkannya. ''Silakan tanya Pemerintah Kota Jayapura mengenai jumlahnya,'' kata dia.
Namun, lanjutnya, dana Persipura yang bersumber dari APBD tidak lagi langsung diberikan, tapi melalui KONI Kota Jayapura. ''Sejak aturan Mendagri diedarkan, Persipura tidak lagi secara langsung menggunakan APBD tapi sudah melalui KONI sebagai induk organisasi cabang olah raga. Karena yang dibiayai bukan hanya Persipura yang berlaga di ISL tapi juga usia 15, 18 dan 23 tahun, '' tandasnya.
Kambu mengatakan, sangat tidak mungkin APBD dihentikan saat ini untuk membiayai klub, sebab itu sama saja dengan membubarkan klub. ''Ketergantungan kepada APBD masih tinggi, jadi perlu beberapa tahun lagi waktu bagi klub mencari perusahaan untuk menjadi sponsor,'' tandasnya.
Ia mengakui, saat ini masih sangat sulit mencari perusahaan yang siap menjadi sponsor terutama di Papua. Sebab, selain perusahaan yang ada masih bisa dihitung, mereka juga belum melihat ada untung jika mengelolah klub sepak bola di Papua. ''Perusahaan secara umum kan cari untung, dan peluang itu belum mereka lihat jika mengurus sepak bola di Papua,'' jelasnya.
Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah harus terlibat dalam pengelolahan olah raga di Indonesia, terutama kementrian olah raga. ''Pemerintah harus bertanggung jawab dengan pengelolahan sepak bola, sebab olah raga dan pemuda masuk dalam perhatian dan sistem pemerintah buktinya ada kementriannya,'' kata Kambu.
Hal senada juga dikatakan ketua umum Persidafon Dafonsoro, klub terakhir yang memastikan diri lolos ke kasta tertinggi sepak bola Nasional ISL, bahwa klub masih menggantungkan pembiayaan dari APBD. "Pertama saya ucapkan selamat buat pengurus baru PSSI, yang terpilih dengan demokrasi. Namun, kami berharap, jangan lagi membuang-buang waktu, segera bekeraj keras, terutama mengatasi persoalan klub terutama soal pendanaan. Jika tidak menggunakan APBD lagi, apa solusinya,’’ kata Habel Melkias Suawe.
Kata Habel, saat timnya berlaga di divisi utama, selama satu musim menghabiskan sekitar Rp 20 milliar. Dengan lolos ke ISL, tentu akan meningkat. Sebagian besar dari dana itu sumbernya dari APBD. ‘’Main di ISL tentu biaya operasional klub akan semakin tinggi, apalagi gaji pemain dan pelatih tentu tidak sama seperti di divisi utama, kami akan bingung jika APBD tidak lagi bisa digunakan untuk membiayai klub,’’ terangnya. (Laporan: Banjir Ambarita | Papua, umi)
Badan Saksi Nasional Partai Golkar Roadshow untuk Memenangkan Pilkada 2024
Partai Golkar terus bergerak untuk memenangkan Partai Golkar di Pilkada 2024. Seperti yang dilakukan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), dengan melakukan roadshow
