Klub Lega Mahaka Mau Kompromi Masalah KITAS

Pemain Arema Cronus, Sengbah Kennedy, saat hadapi PBR
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id
BOPI Dikhawatirkan Berpotensi 'Acak-acak' ISC
- Permasalahan syarat Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi pemain asing yang akan berlaga di turnamen Piala Presiden belakangan ini membuat banyak klub kebingungan. Pasalnya, syarat yang diberikan oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) itu diumumkan ketika H-7 pelaksanaan turnamen.

Tim Transisi Kemenpora Jadi Ganjalan Perizinan ISC

Menurut BOPI, persyaratan KITAS itu tidak bisa lagi ditolerir. Mereka tidak akan mengizinkan ada pemain asing yang bisa melenggang dengan bebas mencari penghidupan di tanah air tanpa menuruti persyaratan yang diatur oleh Departemen Ketenagakerjaan.
BOPI Isyaratkan Beri 'Lampu Hijau' Gelar ISC


"Kami mengikuti aturan yang ada, biar satu hari juga mereka cari uang di Indonesia harus tetap urus KITAS," tegas Ketua Umum BOPI, Noor Aman, ketika dihubungi
VIVA.co.id
melalui sambungan telepon, Rabu 26 Agustus 2015.


Akan tetapi, setelah melakukan koordinasi dengan Mahaka Sports and Entertainment selaku operator turnamen, beberapa klub mulai bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak operator mengaku siap memfasilitasi pengurusan KITAS dan mau mentolerir pemain asing yang masih belum selesai urusannya.


"Manajemen sudah komunikasi dengan Mahaka. Katanya nanti KITAS mereka yang urus, tapi sambil berjalan pemain masih bisa bermain. Kami harap itu benar-benar bisa diusahakan," tutur pelatih Persita Tangerang, Bambang Nurdiansyah.


Sedangkan dari pihak Persipasi Bandung Raya (PBR), Muly Munial, selaku manajer tim menyatakan pihaknya hingga saat ini tidak menemukan masalah berarti. Karena legiun asing yang berada dalam skuad mereka, masih memiliki KITAS yang berlaku.


Namun, yang pasti, mereka siap menjalankan peraturan pemerintah, karena tidak ingin nantinya turnamen Piala Presiden jadi bermasalah. "Kita juga sudah diskusi dengan promotor, yang penting jalan tanpa harus melanggar peraturan pemerintah yang ada," ujar Muly. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya