- REUTERS/Thomas White
VIVA – Pemerintah dituding ikut campur soal akun media sosial. Beberapa waktu lalu, pemerintah dituding menyebabkan akun Twitter Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, diblokir sementara.
Namun, Menteri Kominfo, Rudiantara membantah tudingan tersebut.
"Pemerintah tidak ada meminta ke Twitter untuk take down atau suspend. Secara teknis, bisa suspend itu seperti apa, misalnya ada permintaan dari pemerintah. Tapi saya tegaskan, pemerintah tidak ada campur tangan," tegas Rudiantara saat menggelar open house di rumah dinasnya, di Jakarta, Jumat 15 Juni 2018.
Ia mengatakan, pemblokiran sementara bisa dilakukan oleh sang pemilik atau keluhan dari masyarakat.
Teknologi algoritma juga bisa menjadi penyebab akun diblokir di media sosial. Salah satu asalnya, dari pengguna platform yang menandai akun tadi.
"Opsi apa pun bisa terjadi. Yang jelas, pemerintah tidak ada sangkut pautnya," tuturnya.
Ia juga mengatakan, saat menyambut Idul Fitri sebaiknya lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jejak digital yang tidak pernah terhapus, harus menjadi catatan untuk mengunggah hal yang positif.
Sebelumnya, pemerintah juga dituding sebagai pihak yang menghapus unggahan foto di akun resmi Instagram Amien Rais.
Dalam postingan tersebut, terdapat foto politisi PAN itu bersama Prabowo dan juga pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab.
3 Peran Strategis IDTH, jadi Pelindung Kesehatan Manusia
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan hadirnya Indonesia Digital Testing House (IDTH) yang merupakan wajah baru dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
