- Pixabay
VIVA – Pesiden Joko Widodo telah resmi melantik Mayor Jenderal TNI (Purn) Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Sebelumnya, Djoko menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara, lembaga yang akan dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sejatinya, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mengamanatkan lembaga itu beroperasi pada akhir 2017.
Namun, karena belum ada kepala secara resmi, barulah pada Januari 2018 BSSN bisa mulai beroperasi.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, sudah semestinya Presiden Jokowi cepat memastikan keberlangsungan BSSN ini.
"Tahun 2018 adalah tahun yang akan lebih berat bagi kita melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Haarapannya BSSN dengan segala wewenang dan fungsinya bisa menjalankan tugas untuk mengawal dan mengamankan wilayah siber Tanah Air,” kata dia, dalam keterangannya, Rabu, 3 Januari 2018.
Menurut chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini, serangan siber pada tahun ini bervariasi, belum lagi maraknya hatespeech nanti karena kontestasi pilkada serentak.
"BSSN bisa mengambil peran guna mencegah hal-hal negatif terjadi ke depan,” jelas pria asal Cepu Jawa Tengah ini. Seperti diketahui pada Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber di Indonesia.
Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat serangan yang terjadi pada 2016 sejumlah 135.672.948, artinya terjadi peningkatan yang sangat tajam.
Ia juga mengungkapkan, Djoko punya pengalaman lama sebagai Kepala Lemba Sandi Negara yang membuatnya tidak asing untuk membangun sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap wilayah siber di Tanah Air.
“Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan SDM yang ada. Baik dari Lembaga Sandi Negara maupun Dirjen Aptika Kominfo mempunyai SDM yang mumpuni. Tidak perlu waktu lama untuk langsung melakukan aksi segera,” tuturnya.
Pratama mengingatkan, yang paling penting, adalah BSSN bisa mengkoordinasikan lembaga negara lainnya yang lebih dahulu membangun SDM dan prasaranan terkait keamanan siber. Jangan sampai ada tumpang tindih ke depan.
“Dengan berjalanannya BSSN, kini Indonesia sudah lengkap semua perangkat yang bertanggungjawab di wilayah siber. Kita tunggu semoga semua bisa berjalan baik, sekaligus menjadi pengayom masyarakat di wilayah siber,” jelas Pratama. (ase)
