- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan sejak pencalonan presiden dan wakil presiden pada Agustus lalu belum ada kenaikan tajam soal penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, lantaran disebabkan momentum Asian Games 2018.
Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, gelaran pesta olahraga akbar se-Asia itu dinilai mampu meredam penyebaran konten negatif di platform.
"Dengan adanya Asian Games, kemudian ada rangkulan antara dua tokoh politik sentral inilah yang betul-betul membuat situasi menjadi dingin," kata Niken di Jakarta, Jumat, 14 September 2018.
Ia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk mengisi dunia maya dengan hal yang positif. Menurutnya, dengan menyebarkan hoax, maka sama saja menguras energi dan menyebabkan perpecahan bangsa.
Dengan mengacu ke Undang-Undang ITE, Niken menyebutkan bahwa ancaman bagi penyebar dan produksi konten negatif seperti SARA dan juga hoax sudah ada, yaitu hukuman 4 tahun penjara dan atau denda Rp750 juta bagi mereka yang tidak menaati.
Niken menjelaskan bahwa sosialisasi pemilu presiden mengalami perubahan sejak 2009. Ia menyebut kalau saat itu masih menggunakan media mainstream dan pertemuan besar. Sedangkan, pada 2014 sudah mulai menggunakan media sosial.
"Apalagi sekarang pengguna media sosial dari tahun 2014 ke tahun ini meningkat cukup banyak," jelasnya. Tak hanya itu, Kominfo juga sudah menggandeng KPU, Bawaslu dan semua platform untuk menggelar pemilu damai.
Akan tetapi, dengan arus dunia digital yang deras saat ini, Niken mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap bijak dan cerdas. "Saya melihat masyarakat sekarang ini tidak mudah percaya pada hoax. Mudah-mudahan ini terus meningkat jumlahnya," kata Niken.
