- Dok. VIVA/ Lazuardhi
VIVA – PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan anak usahanya Telkomsel diketahui telah memblokir layanan video streaming asal Amerika Serikat, Netflix. Kendati demikian, hal itu tidak membuat mereka patah arang untuk mencicipi pasar Indonesia.
Pendiri dan Kepala Eksekutif Netflix, Reed Hastings, mengaku jika pihaknya ingin sekali masuk ke pasar Tanah Air. Namun terganjal blokir oleh BUMN telekomunikasi pelat merah tersebut. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Telkom.
"Kami serahkan kepada mereka (Telkom). Kami sebelumnya sudah bekerjasama dengan industri telekomunikasi (yang lain) di Indonesia. Intinya, kami ingin seluruh kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bisa menikmati layanan kami," kata Hastings, dalam acara See What's Next Asia, Marina Bay Sands, Singapura, Jumat, 9 November 2018.
Selain itu, karena pangsa pasar di Indonesia besar dan strategis, ia mengaku akan berupaya meningkatkan investasinya. Kendati demikian, Hastings enggan menyebut dalam bentuk apa investasi yang dimaksud.
"Kami pasti akan meningkatkan investasi di Indonesia. Soal Telkom kami serahkan kepada mereka (langkah yang ingin diambil). Kami terus bekerja sama dengan provider-provider lainnya di Indonesia, untuk terus bertumbuh, agar semua pengguna di Indonesia bisa mengakses Netflix seperti layaknya di negara-negara lain," ujar Hastings.
Sebagai informasi, Netflix sudah menjalin kemitraan layanan konten dengan PT Smart Telecom Tbk (Smartfren), Bolt, PT XL Axiata Tbk, dan Tri. Andai saja Netflix jadi masuk Indonesia, maka harus menjalin kerja sama secara business to business (B2B). Hal ini telah dilakukan layanan video streaming lainnya seperti Hooq, Iflix, dan Viu.
Dengan demikian, Telkom akan menjadi pihak yang menampung uang berlangganan layanan yang berdiri sejak 1997 silam. Dalam pengoperasiannya, Hooq dan Viu bermitra dengan Telkomsel, sedangkan Iflix kerja sama dengan Indosat Ooredoo.
BI Catat Modal Asing Kabur dari RI Pekan Keempat April Capai Rp 2,47 Triliun
BI menegaskan, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan.
