Kominfo Gelar Kampanye Tolak 'Gorengan' Politik di 15 Provinsi

Literasi digital dari Kominfo
Sumber :
  • Dok. VIVA/ Misrohatun

VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terhitung mulai pada tahun depan, akan melakukan kampanye 'linimasa asik tanpa gorengan politik'. Program literasi digital ini akan fokus di 15 provinsi yang memiliki indeks dengan kerawanan politik tertinggi.

Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"

Kepala Subdit Literasi Digital Kemkominfo, Aris Kurniawan menyatakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan daftar 15 provinsi tersebut, sementara 18 lainnya dinyatakan memiliki nilai yang tidak tinggi.

"15 ini jadi prioritas utama Kominfo, sedangkan 18 provinsi lainnya tetap mendapat literasi digital namun dengan porsi yang berbeda. Ada beberapa kota yang sangat mengkhawatirkan, dan itu menjadi bagian dari strategi kita, akan kita berikan kegiatan yang lebih banyak," ujarnya usai mengisi salah satu talkshow Netizen Fair 2018, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

7 Rahasia Google

Kominfo sendiri bekerjasama dengan gerakan nasional literasi digital atau siber kreasi, jumlahnya sekitar 100 lembaga yang konsen melakukan gerakan ini. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota secara bersama melakukan gerakan dan kampanye dengan satu tujuan.

Bicara soal budaya hoax dan hatespeech yang rutin muncul menjelang pemilihan umum, membuat pemerintah pusat dan daerah bersatu dengan lembaga swadaya masyarakat. Namun khusus tahun politik pemerintah pusat akan memberi support yang lebih besar.

Kemenkominfo Mengadakan Talkshow Chip In “Waspada Rekam Jejak Digital di Internet”

"Mereka sudah membentuk komitmen, sehingga kami tinggal eksekusi sesuai jadwal yang sudah dibuat. Kegiatannya itu ada diskusi, workshop, yang mana bentuk penyampaiannya di setiap daerah berbeda-beda," katanya.

Sebelumnya mereka telah melakukan analisa untuk menyesuaikan komunikasi. Sehingga Kominfo akan memberi perlakuan yang berbeda, tergantung dengan tingkat literasi. Contoh seperti Papua yang tingkatnya lebih rendah, akan menggunakan treatment adat. Di mana para petinggi kampung di sana akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

Aris mengatakan dari sekitar 880 ribu konten negatif yang telah diblokir, 70 persen ialah laporan dari konten porno, lalu posisi selanjutnya diisi oleh konten judi online. Sedangkan konten hoax hanya berjumlah ratusan. Artinya kesadaran masyarakat untuk melaporkan berita tidak benar masih tergolong rendah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya