Negara Bisa Kacau Gara-gara Database Pasien COVID-19 Bocor?
- ClevGuard
VIVA – Pasar gelap peretas, Raidforums beberapa hari lalu menyediakan penjualan 230 ribu data tes Covid-19 milik warga Indonesia. Pakar Keamanan Siber dari CISSRec, Pratama Prasadha mengatakan, data yang dimiliki cukup berisiko, terutama bagi pasien.
Sejumlah data yang dimiliki peretas dengan akun Database Shopping ini terdiri dari nama, tanggal laporan, alamat dan telepon, NIK, hasil tes PCR, hingga lokasi tempat pasien dirawat.
"Data yang sebenarnya cukup berisiko, terutama untuk pasien karena ada alamat rumah dan statusnya. Data memang menjadi hal yang diburu oleh para peretas saat ini, tak selalu mereka mencari data kartu kredit," kata Pratama kepada VIVA Tekno, Minggu, 21 Juni 2020.
Dia mengatakan, ada pula risiko pasien yang datanya bocor bisa dijauhi secara sosial. Mengingat, hingga saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang bersikap berlebihan terhadap orang positif Covid-19.
Risiko dengan cakupan besar juga dialami negara. Pratama mengatakan, ini terjadi apabila yang membeli data tersebut memiliki tujuan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia.
"Karena masih banyak masyarakat yang mudah tersulut dengan isu Covid-19. Misalnya, melakukan pengucilan bahkan pengusiran, hal yang bisa menimbulkan gesekan horizontal," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, jika peretas Database Shopping mengklaim memiliki 231.636 data pribadi data pasien Covid-19. Penjualan tersebut telah diunggah di Raidforums sejak 18 Juni lalu.
Pasar gelap para peretas, Raidforums juga sebelumnya jadi tempat untuk menjual data pengguna dua startup besar, Bukalapak dan Tokopedia. Saat informasi tersebar bulan lalu, dikabarkan ada 13 juta data pengguna Bukalapak yang dijual di sana.
Namun saat itu, Kepala Eksekutif Bukalapak, Rachmat Kaimuddin mengaku jika data pribadi tersebut berasal dari kejadian tahun lalu, dan bukan merupakan data aktif.Â
Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
