VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berupaya agar mendapat izin mengakses rekaman panggilan telepon selular rakyat sipil untuk membantu mengatasi kriminalitas.
Departemen Kehakiman AS pada Jumat pekan lalu mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Philadephia agar keputusan pengadilan sebelumnya dianulir. Keputusan tersebut menetapkan larangan bagi Biro Investigasi Federal (FBI) untuk meminta informasi dari penyedia layanan telepon terkait aktivitas keluar dan masuk dalam telepon yang diduga kuat dimiliki oleh pelaku kriminal.
Seperti diberitakan TG Daily dan VIVAnews kutip, 16 Februari 2010, FBI ingin mengakses tanggal, waktu, durasi panggilan dan lokasi penelepon. Ini berarti, diasumsikan bahwa penyedia layanan harus mulai mencatat semua informasi tersebut secara tak terbatas.
Pengacara untuk Electronic Frontier Foundation dan Center for Democracy and Technology menentang upaya yang mereka anggap penyerangan terhadap privasi seseorang. Menurut mereka, pemerintah harus mengeluarkan surat perintah dan menunjukkan alasan mengapa informasi tersebut bisa mengarah pada suatu bukti kejahatan.
Namun pengacara Departemen Kehakiman menegaskan bahwa tidak ada kesulitan konstitusional mengenai proposal tersebut. Menurut mereka, pemerintah secara hukum bebas menggunakan perangkat pelacak tanpa mendapatkan surat perintah. Pengadilan sendiri akan mengeluarkan keputusan tahun ini.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
