- BSSN.go.id
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sudah melakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan pada Selasa hari ini sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor dan diperjualbelikan di raidforum.
Hasil pertemuan dua instansi ini adalah BPJS Kesehatan segera memastikan dan menguji ulang data milik 279 penduduk Indonesia yang diduga bocor tersebut yang mencakup nomor KTP, gaji, nomor telepon, alamat dan email, bahkan data pribadi orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
"Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS Kesehatan akan selalu dikoordinasikan dengan Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," demikian keterangan resmi Kominfo, Jumat, 21 Mei 2021.
Langkah-langkah pengamanan data juga akan dilakukan BPJS Kesehatan untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.
Sebelumnya dikabarkan bahwa sebanyak data milik 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di raidforum. Data pribadi ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
Menurut klaim akun Twitter @Br__AM, data yang bocor tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seluruh data dijual dengan harga US$6 ribu atau Rp86 juta.
Akun tersebut juga menyertakan tangkapan layar, berisi percakapan dengan seseorang yang menjual data pribadi di raidforums. @Br__AM bertanya sumber data tersebut serta apakah data tersebut benar-benar sah milik masyarakat Indonesia.
Penjual data kemudian memberi jawaban bpjs-kesehatan.go.id. Seorang warganet memberi komentar, "Datanya seluruh penduduk Indonesia? 270 juta itu ada di BPJS Kesehatan? kok bisa? bukankah belum semua penduduk ikut ya?," tulis akun @bunc1s.
@Br__AM kemudian menjawab dengan kembali melampirkan tangkapan layar untuk merespons kebingungan warganet. Data yang dijual sebanyak 279 juta, sedangkan masyarakat kita hanya 273 juta. Ternyata hacker juga menyertakan data-data masyarakat yang sudah meninggal.
Pakar Ajak Masyarakat Dukung Perbaikan Pelayanan Publik Bea Cukai
Pakar sebutkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kinerja Bea Cukai adalah wajar. Namun, Dr. Stepi mengingatkan agar kesalahan oknum tidak dijadikan kesalahan institusi.
