- tvOne/Jo Kenaru
VIVA – Guna mengatasi kesenjangan arus informasi digital, Pemerintah Jawa Barat menggelar Program Desa Digital. Untuk mensukseskan rencana tersebut, mereka menggandeng Lintasarta yang bakal menyediakan infrastrukturnya.
Jaringan internet beserta pendukungnya akan disediakan di lebih dari 140 desa, yang tersebar di 15 kabupaten di provinsi tersebut.
“Dukungan tidak hanya penyediaan infrastruktur, tapi juga pelatihan kepada kader TIK desa. Pelatihan yang diberikan mulai dari pengetahuan, pembangunan, dan perawatan menara, hingga pemanfaatan jaringan internet bagi masyarakat desa,” ujar General Manager Central Indonesia Regional Lintasarta, Choirul Friyuana melalui keterangan resmi, dikutip VIVA Tekno Selasa 26 Oktober 2021.
Sebelumnya, para kader juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan website dan pemasaran digital melalui media sosial, mencakup dasar-dasar penulisan, copywriting, teknik dasar fotografi, hingga strategi promosi.
“Diharapkan Sumber Daya Manusia yang berada di desa mampu mengelola secara mandiri infrastruktur jaringan internet bagi masyarakat, termasuk manajemen usaha maupun pemasaran potensi daerah di desa-desa tersebut,” tuturnya.
Choirul menjelaskan, Lintasarta terus melakukan pengembangan konten dan aplikasi yang berkaitan dengan Smart City yang juga dapat mendukung dan memadukan potensi desa mandiri.
“Tolak ukur keberhasilan dari Desa Digital ialah di mana masyarakat dan potensi desa mulai dikenal di luar Jawa Barat, pemanfaatan layanan internet serta fasilitas digital yang ada di desa dengan optimal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas serta taraf hidup masyarakat desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengatakan bahwa untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi di daerah diperlukan beberapa aspek pendukung.
Misalnya, penggunaan teknologi digital seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran tanpa kontak fisik, e-Perijinan, e-Planning, e-UMKM, e-Tourism, dan e-Farmer.
“Bicara digitalisasi tentu harus secara keseluruhan, mencakup digitalisasi infrastruktur, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperoleh solusi dalam mengembangkan perekonomian daerah," kata Arya.
