- RT.com
VIVA Tekno – Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon berniat menggandeng perusahaan swasta untuk membuat pesawat uji militer berkecepatan tinggi atau hipersonik.
Dikabarkan, Pentagon telah membuat permintaan kepada perusahaan-perusahaan swasta mengajukan proposal untuk pembuatan pesawat uji militer berkecepatan tinggi.
Sebelumnya, Barry Kirkendall selaku direktur teknis DIU untuk ruang angkasa mengatakan, proyek ini menyasar untuk menghapuskan beberapa ketentuan yang memperhambat pengembangan program hipersonik dalam beberapa tahun terakhir, seperti dilansir dari situs RT, Selasa, 6 September 2022.
Perusahaan dapat mengumpulkan proposal mereka ke Unit Inovasi Pertahanan AS dengan tenggat waktu paling lama pada 16 September 2022. Saat ini, pentagon memang tengah berusaha untuk mengurangi tekanan pada infrastruktur pengujiannya melalui program yang disebut pengujian hypersonic and High-Cadence.
Adapun, pesawat tersebut haruslah memenuhi kriteria, diantaranya, dapat ditempuh dengan kecepatan Mach 5+, memiliki profil penerbangan yang dapat bermanuver atau non-balistik, mampu mengumpulkan data real-time di dekatnya, dan mengakomodasi setidaknya dua muatan dengan dua opsi penempatan.
Diperkirakan, manuver AS menggandeng perusahaan swasta dalam pembuatan pesawat uji militer ini bertalian dengan ketakutan AS jika mereka tertinggal dengan Rusia dan China dalam pengembangan teknologi hyppersonic. Kendati demikian, Sekretaris deputi Departemen Pertahanan AS, Kathleen Hicks menampik dugaan tersebut.
Tidak kalah penting untuk diketahui, negara-negara di dunia saat ini tengah berfokus pada pengembangan hypersonic, mengingat dengan kendaraan peluncur yang dapat bermanuver membuat penerbangan mereka hampir tidak dapat diprediksi. Sekaligus juga, dapat membuatnya melewati pertahanan udara modern.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
