- VIVA
VIVA Tekno – Kurang dari 500 hari, pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan segera dilaksanakan, yang dijadwalkan untuk Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah pada 14 Februari 2024.
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi memberi peringatan mengenai keamanan siber di mana saat ini tantangannya meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas.
"Kebocoran data yang baru-baru ini terjadi, kuantitas jumlahnya telah tembus sekian miliar data. Dampaknya juga bagi perusahaan akan semakin besar secara kualitas," katanya kepada VIVA Tekno di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.
Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kemunculan hacker menjadi waktu yang sangat krusial. Sementara untuk layanan elektronik pemerintah, diharuskan untuk tidak lengah dalam menjaga keamanan siber di masing-masing institusi.
Pemilu Italia.
- Mauro Scrobogna/LaPresse via AP.
"Kalau kita agak lengah dan menganggap (keamanan siber) hanya hal biasa, nanti akan akumulasi lagi karena ke depan menghadapi masa-masa penting termasuk Pemilu. Kalau tidak antisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin Pemilu kita terancam," jelasnya.
Lebih lanjut Heru menjelaskan mengenai maksud ancaman Pemilu. Data-data NIK yang saat ini tersebar bisa disalahgunakan untuk melakukan pencoblosan, misalnya saja data orang yang sudah meninggal atau pemilik data ada di tempat lain.
Kualitas Pemilu juga nantinya akan dipertanyakan menyoal keakuratan dalam menghitung. Jadi meski masih pencoblosan secara manual, bukan tidak mungkin akan ada perhitungan digital yang jika tidak dijaga akan menyerang data Pemilu sehingga hitungannya berpotensi kacau balau.
"Pemilu harus diberi perhatian khusus dari segala macam yang bisa berpotensi ada ketidakpercayaan pada hasil Pemilu," imbuh Heru.
