Sumber :
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Keputusan voting sidang paripurna DPR RI semalam yang memutuskan Pilkada dipilih DPRD memicu reaksi di kalangan pengguna internet Indonesia.
Pengguna banyak yang menyoroti sikap walk out Partai Dmeokrat dari sidang paripurna sebelum pengambilan keputusan RUU Pilkada. Beberapa pengguna Twitter langsung memarahani keputusan partai pemerintah itu dengan menyindir kepada Susilo Bambang Yudhoyono, dengan membuat tagar khusus #ShameOnYouSBY. Tagar ini bahkan memuncaki trending topic Indonesia.
Sampai pagi hari ini, dalam daftar trending topic Indonesia, terdapat dua tagar yang terkait dengan Pilkada oleh DPRD, yaitu #ShameOnYouSBY dan #TolakPILKADAolehDPRD.
Beberapa pengguna menumpahkan kekecewaaanya dalam unggahan di Twitter mereka.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akankah ini hanya jadi slogan belaka? #ShameOnYouSBY #RIPDemokrasi," tulis @bayuerviandi.
Pengguna Twitter juga mengalamatkan kekecewaan beberapa pihak yang dianggap bertanggungjawab memuluskan Pilkada kembali ke DPRD.
"Koalisi Merah Putih, SBY dan Demokrat, biang pembunuh demokrasi dan hak politik rakyat #ShameOnYouSBY," tulis @tito_dipokusumo.
Tak kalah keras, akun @kemalarsjad juga menyalahkan SBY yang seharusnya bisa mengendalikan suara Partai Demokrat.
"SBY, PD, PAN, PPP, GERINDRA, GOLKAR PKS adalah PENJAHAT DEMOKRASI. mereka ingin mengembalikan a OLIGARKI ORBA #RIPDemokrasi #ShameOnYouSBY," tulis akun itu.
Sebagaimana diketahui, semalam anggota DPR RI Partai Demokrat menyatakan walk out dari sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada. Hanya ada 6 anggota Demokrat yang tetap bertahan di sidang dan menyuarakan Pilkada langsung. Padahal sebelumnya Partai Demokrat getol mendukung Pilkada langsung namun dengan 10 syarat.
Pilkada akhirnya diputuskan kembali melalui DPRD setelah hasil voting dukungan Pilkada DPRD mencapai 226 anggota dan Pilkada langsung hanya didukung 135 anggota dewan.
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
Tak kalah keras, akun @kemalarsjad juga menyalahkan SBY yang seharusnya bisa mengendalikan suara Partai Demokrat.
