- Pixabay/ Preis_King
VIVA Tekno – Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Mbizmarket hingga Desember 2022 telah mengakomodasi transformasi pengadaan digital dan mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah di 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota di Tanah Air.
Co-Founder dan COO Mbiz, Ryn Hermawan mengatakan bahwa pihaknya berharap pemanfaatan platform mereka akan memudahkan biro pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
"Selain itu, hal tersebut akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Senin 26 Desember 2022.
Ryn mengakui, masih terdapat beberapa kendala mereka dihadapi saat membantu Pemda dan UMKM dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa. Mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM, hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online.
Tantangan lainnya, karena banyak penyedia yang lokasinya di pelosok sehingga diperlukan jerih dan upaya lebih ekstra untuk bepergian hingga ke pedalaman daerah.
Selain itu, banyak penyedia barang dan jasa UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi lokapasar. Walaupun begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Daring LKPP tetap menunjukkan tren perkembangan dan peningkatan yang luar biasa.
Acara Mbizmarket
- Mbiz
Berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022 ada beberapa pemerintah daerah yang membukukan kenaikan transaksi pengadaan secara digital melalui Mbizmarket.
Contohnya transaksi pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara tercatat mencapai Rp 32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp 32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp 28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp 9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp 16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp. 6,60 miliar.
