Blokir Airbnb, Kominfo Ambil Keputusan Secepatnya
- www.pixabay.com/TeroVesalainen
VIVA – Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menegaskan keberadaan layanan Airbnb tidak bisa ditolak, dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Dia mengatakan hal tersebut menanggapi munculnya kabar usulan pemblokiran Airbnb.
Saat ini, ia mengaku timnya sedang konsolidasi dengan Menkominfo Rudiantara dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Blokir itu tergantung. Harus kajian dulu. Secepatnya kami putuskan," ungkap Semuel di Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Kehadiran Airbnb di Indonesia rupanya mengusik bisnis hotel di Tanah Air. Tidak heran jika ada pihak yang ingin situs sewa rumah dan apartemen itu diblokir aksesnya.
Kemarin, muncul kabar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memprotes dan meminta Menteri Rudiantara untuk memblokir situs Airbnb.
Namun, Rudiantara mengatakan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, sehingga implikasinya pun tidak dapat dihindari.
"Sebenarnya bukan teknologi digital yang mengubah itu semua. Tapi pola pikir kita mencari cara baru, mencari proses baru yang lebih baik dan efisien," jelasnya.
Sampai berita ini dibuat, PHRI belum memberikan tanggapan meski sudah berkali-kali dihubungi. (ase)
Airbnb Didenda Rp1,2 Triliun
Pemerintah pada 15 Desember 2025 resmi mendenda Airbnb sebesar Rp1,2 triliun karena memasang iklan properti sewa yang dilarang.
