Ketua ICMI Bantah Minta Youtube dan Google Diblokir
- VIVA.co.id/Purna Karyanto
VIVA.co.id – Usulan untuk memblokir situs berbagi video, YouTube dan mesin pencari internet, Google dimunculkan ICMI ke permukaan. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah untuk menutup akses ke kedua laman tersebut.
Namun, Ketua ICMI, Jimly Asshidiqie, membantah kalau organisasi yang dipimpinnya itu secara mufakat mengeluarkan usulan memblokir YouTube dan Google. Menurutnya, untuk memblokir saja itu dirasa mustahil dilakukan.
Disampaikan melalui akun Twitternya @JimlyAs, Rabu, 8 Juni 2016, bahwa Iman dan Taqwa (Imtaq) serta Ilmu pengetahuan dan teknologi? (iptek) merupakan roh peradaban. Maka itu, kata dia, jangan pernah menolak hasilnya.
"Apalagi minta pemerintah tutup Google dan YouTube. Selain tidak mungkin, bisa dicap antiiptek," tegas dia.
Menurutnya, isu ICMI untuk menyarankan agar pemerintah menutup akses kedua situs di bawah naungan perusahaan bernama Alphabet ini, bukan beradasarkan keputusan organisasi, melainkan keputusan sepihak dari pribadi.
"Itu cuma pernyataan pribadi Pak Sekjen (Jafar Hafsah). Jangan dianggap terlalu serius. Google dan YouTube sangat berguna di Media Sosial," ucapnya.
Sebelumnya, ICMI melalui Sekjennya Jafar Hafsah meminta pemerintah untuk memblokir YouTube dan Google karena dinilai memiliki konten pornogorafi di dalamnya secara bebas.
"Bahkan, kata Jafar, unsur kekerasan pun dapat ditemukan di kedua situs tersebut. Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia jika mereka tak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah," ungkap Jafar.
Imtaq&iptek =roh pradabn, jngn prnah nolak hasilnya, aplgi minta pemrth tutup google & youtube. Slain tdk mngkin, bs dicap anti iptek.
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) June 7, 2016
Itu cuma pernyataan pribadi pak sekjen. Jngn dianggap trlalu serius. Google& youtube jstru sngat brguna di Medsos. https://t.co/s4bvXQxsrY
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) June 7, 2016
Fahira Idris: Inovasi, Talenta dan Energi Generasi Muda Jadi Penggerak Kota Global
Anggota DPD RI Fahira Idris menegaskan masa depan Jakarta sebagai kota global tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, investasi, atau gedung tinggi.
