UU ITE Bisa Jadi Landasan Etik Dunia Digital

Ilustrasi media sosial.
Sumber :
  • Pixabay

Pada pasal 26 yang berisikan right to be forgotten atau hak dilupakan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia nantinya. Masyarakat berhak menghapus pemberitaan mengenai dirinya di dunia maya, bila secara pengadilan tidak terbukti bersalah.

img_title Ada 2 Etika saat Berselancar di Dunia Digital, Mohon Diperhatikan

Kemudian, pasal 27 ayat 3 yang berkaitan pencemaran nama baik di dunia maya. Sebelumnya, pada pasal ini, pelaku pencemaran dikenai hukuman enam tahun penjara, maka sekarang diturunkan menjadi empat tahun penjara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lalu, Pasal 29 juga mengalami perubahan. Pasal yang berkaitan dengan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang berisikan ancaman dan menakut-nakuti secara personal, dikurangi masa hukumannya juga. Dari yang semula hukumannya 12 tahun diturunkan menjadi empat tahun.

img_title Analis: Tidak Ada yang Aman 100 Persen di Dunia Digital

Kemudian, Pasal 40 juga diubah yang isinya menjadi kewenangan pemerintah dalam memutuskan informasi yang melanggar undang-undang seperti pornografi, anti NKRI, anti Pancasila, dan menggulingkan pemerintahan di dunia maya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Nasaruddin Umar: Dunia Digital adalah Rimba Tanpa Batas

Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung penerapan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari PP Tunas, mengatur secara khusus PSE..

img_title
VIVA.co.id
20 Maret 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut