Transaksi E-Katalog Pemerintah Capai Rp2 Triliun

VIVA.co.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengungkapkan, transaksi pengadaan pemerintahan telah mencapai Rp2 triliun. Jumlah tersebut merupakan gabungan transaksi melalui sistem e-purchasing dan komoditas online shop berbasis E-Katalog. 

Ketua LKPP Agus Prabowo mengatakan sampai awal 2017, transaksi melalui sistem e-purchasing Rp1,4 triliun. Lalu komoditas online shop, seperti produk PC, laptop, printer dan lainnya Rp46,74 miliar. Masing-masing kategori, pada tahun kemarin transaksinya Rp50,79 triliun dan Rp3,32 triliun. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jumlah produk yang tayang di E-Katalog sampai dengan 24 Januari 2017 sebanyak 73.836 item," ujarAgus saat paparannya ditemui di Raffles Hotel, Jakarta,  Kamis 26 Januari 2017.

Seperti diketahui, E-Katalog diinisiasi LKPP sejak 2013. Tujuan belanja barang dan jasa pemerintahan berbasis daring ini tak lain agar pemerintah lebih transparan, mudah, cepat dan akuntabilitas dalam pengadaan. 

Sejak 2013, E-Katalog memulai pengadaan daring dengan komoditas kendaraan dan obat-obatan. Kemudian berkembang komoditas dan penyedia dalam E-Katalog. Pada era belanja daring, LKPP ‘menyeret’ para pemain e-commerce yang menyediakan peralatan yang dibutuhkan pemerintahan, untuk bergabung ke E-Katalog. 

Sampai sekarang total ada delapan e-commerce yang terdaftar di E-Katalog, yaitu AXIQoe.com, Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan Premiere.co.id.
 

Geledah Empat Lokasi, KPK Sita Sejumlah Dokumen Terkait Kasus Bupati Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

VIVA.co.id

13 Juni 2026