- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kekhawatiran di masyarakat.
Peraturan yang menjadi syarat urun biaya ini menimbulkan pertanyaan, seperti apakah penyakit kanker juga akan menjadi salah satu daftar penyakit yang dikenakan urun biaya. Hal ini mengingat, kanker sendiri menempati posisi kedua beban pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbanyak dengan nilai Rp2,7 triliun.
Lantas, benarkah kanker akan masuk ke dalam daftar penyakit yang diatur dalam urun biaya tersebut?
"Tidak ada urun biaya untuk itu (kanker). Tapi ini belum (daftar penyakitnya) ini akan diteliti satu-satu. Kanker tidak (masuk). Mau dibuat daftarnya dulu. Masa orang kanker disuruh urun biaya," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dalam Peringatan Hari Kanker Sedunia, di Kementerian Kesehatan, Senin, 4 Februari 2019.
Nila menjelaskan, peraturan yang baru diterbitkan itu bertujuan untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya dan untuk mengatur peserta yang melakukan tidak disiplin atau moral hazzard.
"Tentu kita sebagai pemakai kadang tidak disiplin, kadang saya kelas 3, terus mau VVIP. Jadi itu tidak ada (urun biaya kanker). Hanya pada yang melakukan moral hazzard. Untuk pasien kanker sudah ada standar untuk pengobatannya," ungkap Nila.
Lebih jauh, Nila menegaskan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan pembahasan dan meminta masukan dari berbagai stakeholder untuk menyusun daftar penyakit yang dimasukkan dalam aturan urun biaya. (ldp)
Patterns of Hope, Acara Kemanusiaan dari Generasi Muda Jakarta
Acara ini dirancang untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak yang mengidap kanker, sehingga mereka tetap dapat meraih prestasi.
