- ANTARA FOTO/Rahmad
VIVA – Defisit BPJS Kesehatan menjadi penyebab pemerintah menyesuaikan ulang angka atau tarif iuran peserta. Usai ketetapan tarif baru tersebut, BPJS mengungkap bahwa tarif tersebut bisa lebih efisien untuk menjaga keberlangsungan program.
Langkah BPJS Kesehatan tersebut untuk mencegah adanya kesenjangan biaya antara perkiraan biaya dengan harga pelayanan kesehatan serta obat-obatan. Sebab, defisit BPJS Kesehatan sejatinya bisa dihindari.
"Iuran ditetapkan sekian lalu biaya pelayanan kesehatannya berapa maka diprediksi ada gap (jarak) sekian. Penyesuaian iuran jadi langkah untuk defisit," ujar Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Antifraud BPJS Pelayanan Primer, Nur Indah Yuliati, ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Indah menambahkan, menyesuaikan iuran sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk mencegah defisit. Cara lainnya yaitu dengan menyesuaikan manfaat dan keuntungan pada peserta sesuai iuran.
"Artinya ada beberapa pelayanan yang dikeluarkan dari program JKN. Tapi cara ini belum dilakukan karena sadar masyarakat butuh proteksi finansial dengan pelayanan kesehatan biaya tinggi. Kalau dikeluarkan maka akan jadi masalah baru lagi," jelasnya.
Kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut masih menjadi prioritas utama pemerintah. Terlebih, besarnya biaya kesehatan untuk penyakit-penyakit kronis menjadi pertimbangan tersendiri. Adapun cara lainnya yang bisa mencegah defisit terjadi namun pemerintah belum siap menerapkannya.
"Ketiga, ada sumber dana lain. Suntikan dana di luar yang seharusnya dari iuran," kata dia.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
