- VIVA/Lucky Aditya (Malang)
VIVA – Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban menanggapi wacana sekolah tatap muka yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak pertimbangan yang harus dilakukan secara matang sebelum benar-benar menjalani sistem tersebut di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.
"Saya memandang, arahan Presiden Jokowi tentang sekolah tatap muka sebagai jalan tengah. Mulai dari pembatasan jam belajar dan siswanya di dalam kelas, hingga memastikan semua guru sudah divaksinasi. Itu cukup bagus. Lalu, apakah kita harus skeptis pada pelaksanaannya nanti?," beber Prof. Zubairi, dalam akun Twitter pribadinya, @ProfesorZubairi, dikutip Rabu 9 Juni 2021.
Menurutnya, skeptis boleh saja namun dengan dasar yang matang dan data yang konkret. Sebab, Prof Zubairi menilai, satu kebijakan sulit diterapkan secara merata di seluruh daerah di Tanah Air.
"Apalagi daerah berstatus zona merah dan yang bed occupancy rate (BOR) tinggi. Ada baiknya dipertimbangkan dengan baik untuk buka kembali sekolah-sekolahnya," terangnya.
Terlebih, saat ini daerah Kudus tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19, dengan menipisnya stok BOR. Tak hanya itu, jumlah BOR juga kian menurun di wilayah Jawa Barat lantaran kasus juga semakin meningkat.
"Kalau daerah zona hijau dan kuning, saya pikir bisa-bisa saja--meski agak keberatan juga jika melihat positivity rate yang masih tinggi," pesannya.
Untuk itu, Prof Zubairi berharap agar program vaksinasi dilaksanakan secara merata terlebih dahulu terutama pada seluruh guru yang hendak mengajar di sekolah. Bahkan, semua staff di sekolah pun sebaiknya diberi vaksin COVID-19 agar melindungi secara keseluruhan.
"Prinsipnya, tugas kita adalah melindungi anak-anak kita. Makanya monitor dan evaluasi itu harus berjalan terus. Jangan baru dibuka, kemudian ditutup lagi karena banyak guru dan murid yang terinfeksi COVID-19. Lihat klaster sekolah di Pekalongan. Kan malah jadi tidak efektif," tegasnya.
Monitoring dan evaluasi, kata Prof. Zubairi, menjadi dua kunci utama dari pelaksanaan sekolah tatap muka. Monitoring sendiri mencakup pemakaian protokol kesehatan di seluruh sekolah, termasuk di perjalanan pulang sekolah. Serta melakukan evaluasi secara rutin terkait kondisi kesehatan secara menyeluruh.
"Saya amat memahami, betapa kerasnya pemerintah daerah dan perangkat sekolah bekerja untuk mempersiapkan pembukaan kembali sekolah ini. Maka itu, saya hanya bisa berpesan. Tolong perketat monitoring dan konsisten dalam menjalankan protokol," imbuhnya.
