- ANTARA FOTO/Asep/Fathulrahman
VIVA – Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa cakupan imunisasi pada anak terjadi penurunan selama masa pandemi COVID-19. Akibatnya, jutaan bayi tak mendapat hak imunisasi penting dalam upaya pencegahan penyakit.
"Memang karena adanya pandemi, terjadi penurunan untuk imunisasi rutin baik itu dasar atau lanjutan yang cukup signifikan," tutur Menkes dalam konferensi pers Bulan Imunisasi Anak, Kementerian Kesehatan RI, Kamis 12 Mei 2022.
Diakui Menkes, selama pandemi layanan kesehatan termasuk upaya promotif dilakukan dengan fokus pada COVID-19. Banyak pelayanan kesehatan lain yang terabaikan, salah satunya adalah pemberian imunisasi anak yang akhirnya terhambat pada sejumlah besar bayi.
"Ada 1,7 juta bayi yang tak dapat imunisasi selama periode 2021. Ada peningkatan jumlah kasus yang bisa dicegah dengan imunisasi," imbuh Menkes Budi.
Menkes Budi Gunadi Sadikin
- Youtube/Sekretariat Presiden
Diharapkan Menkes, dengan menurunnya tren kasus COVID-19 saat ini, maka tenaga kesehatan bisa kembali fokus pada pelayanan kesehatan lain, khususnya imunisasi dasar. Dengan begitu, imunisasi dasar mampu melindungi anak dari penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
"Situasi pandemi di Indonesia sudah jauh lebih baik pasca puasa dan mudah-mudahan akan terus seperti ini sehingga masyarakat bisa hidup normal kembali," harap Menkes.
Ada pun imunisasi sendiri termasuk dalam enam transformasi kesehatan, yakni pilar pertama dalam sistem pelayanan kesehatan primer dan pilar keenam dalam sistem layanan kesehatan teknologi. Dituturkan Menkes, upaya yang dilakukan untuk mengejar imunisasi dasar pada anak seperti me-reaktivasi kembali posyandu di seluruh Indonesia.
"Sulit bagi kita pemerintah pusat dan daerah untuk beri layanan kesehatan ke 80 ribu desa kalau hanya andalkan puskesmas, tidak akan cukup. Perlu perluas jangkauan dengan manfaatkan layanan kesehatan. Kita sudah amati yang bisa dijalani adalah posyandu. Oleh karena itu, kita akan reaktvitasi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih dapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk berikan oelayanan standard," pungkas Menkes Budi.
