- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, mendadak menjadi salah satu rumah sakit yang mendapat banyak sorotan sejak namanya muncul dalam daftar 14 rumah sakit penerima vaksin palsu yang diungkap kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Bio Farma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Kamis, 14 Juli 2016.
Sejumlah orangtua yang anaknya disuntik vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda pun langsung mendatangi rumah sakit tersebut, sejak Kamis malam. Mereka meminta penjelasan apakah anak-anaknya menjadi korban vaksin palsu tersebut. Tak sedikit pula dari mereka yang meluapkan amarahnya pada pihak rumah sakit.
Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, drg. Oscar Primadi, disampaikan bahwa masyarakat diharapkan tidak panik
"Kita harus menguatkan communication centre, artinya jejaring komunikasi dengan pusat, Kemenkes (Kementerian Kesehatan), Dinkes (Dinas Kesehatan). Rumah sakit kami harap meng-handle informasi secara terarah dan terstruktur," ujar Oscar di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Juli 2016.
"Karena, bagaimanapun kita harus berikan keyakinan pada masyarakat bahwa proses tetap berjalan, dan tentunya masyarakat tidak dalam konteks harus khawatir. Penegakan hukum sedang berjalan, dan rumah sakit akan dilakukan pembinaan,” katanya.
Ia mengatakan, yang dimaksud dengan jejaring komunikasi adalah kejelasan terhadap apa pun yang diinformasikan pada masyarakat.
“Kita pahami bahwa di rumah sakit tidak semua berbasis background kesehatan, jadi harus saling satu pemahaman. Pemahaman terhadap dampak vaksin. Padahal, tidak seperti yang diperkirakan (masyarakat) membahayakan," kata dia.
Oscar menambahkan, terkait dampak vaksin palsu sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh para pakar, dan tidak ada yang membahayakan.
"Dampak, sudah banyak pakar yang bicara, tidak ada dampak langsung membahayakan. Jadi harus tenang, tidak panik. Kami akan lakukan semaksimal mungkin dan pemerintah benar-benar serius serta akan menuntaskan secara lebih jelas,” ujarnya.
Dari hasil rapat juga dikatakan bahwa pemerintah meminta rumah sakit mendata kembali untuk menenangkan orang tua yang resah. Oscar mengatakan, Kemenkes akan meminta data pemberian vaksin yang jelas. Kemenkes pun berharap 14 rumah sakit itu memberikan data-data jenis vaksin yang diberikan agar dapat segera didata secara lengkap.
"Kami berkoordinasi terus di dalam satgas, Bareskrim, IDAI. Hari ini juga ada pertemuan dengan Bareskrim menyatukan apa langkah konkret. Yang pasti itu tadi, kami harus tahu dulu datanya, vaksin yang diberikan apa, kan kami intervensi berbasis data yang masuk," ujar Oscar.
