- Istimewa
VIVA – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) atau sekolah tatap muka memberi pro kontra pada sejumlah kalangan. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Daeng M. Faqih menyebut bahwa prioritas utama adalah keamanan pada anak terlebih dahulu.
Syarat keamanan tersebut adalah dengan vaksinasi pada anak-anak sebelum memulai PTM. Dengan begitu, bisa meminimalisir risiko penularan COVID-19, terlebih di tengah serangan berbagai varian baru.
Daeng juga setuju bahwa vaksinasi terhadap tenaga pendidik merupakan hal wajib bagi berjalannya PTM.
“Bukan hanya itu, murid pun juga sudah harus divaksinasi karena saat ini vaksin sudah aman untuk anak-anak sehingga potensi terpapar pun menjadi lebih kecil,” kata dr. Daeng, dalam keterangan pers Lembaga Survey KedaiKOPI, Selasa, 29 Juni 2021.
Senada, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan bahwa keamanan murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah merupakan prioritas utama di dalam rencana Pemerintah Pusat di dalam mengembalikan proses pembelajaran secara tatap muka pada Juli 2021 nanti.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner BPKN, Dr. Megawati Simanjuntak bahwa rencana PTM dapat dijalankan jika memenuhi beberapa syarat, seperti tenaga pendidik yang sudah divaksinasi, menjalankan protokol kesehatan ketat, berada di zona hijau, dan mendapat izin orang tua.
“Namun, titik kritis yang harus diperhatikan semua pihak adalah saat perjalanan siswa dari rumah, juga saat kembali ke rumah, dan sarana transportasi yang digunakan karena hal tersebut kurang bisa dikontrol oleh sekolah maupun orang tua,” lanjut Megawati.
Pembelajaran Tatap Muka memang dinantikan oleh murid dan orang tua. Karena dalam pembelajaran secara daring, selain memiliki keterbatasan teknologi, dan kemampuan orang tua dalam menggantikan posisi guru, dampak paling besarnya adalah learning loss.
“Murid akan cenderung kehilangan minat belajar atau learning loss karena adanya perbedaan situasi penerimaan pembelajaran, yang biasanya di sekolah kini hanya di depan gawai saja,” Megawati menambahkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D., menyebut bahwa Pemerintah Pusat seharusnya bisa menjelaskan secara gamblang dan memutuskan jadi atau tidaknya mengenai rencana ini. Sehingga, masyarakat khususnya murid, orang tua, dan tenaga pendidik tidak kebingungan.
Ia menambahkan bahwa saat ini kecenderungan publik tidak mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 karena meningkatnya kasus positif di Indonesia yang semakin parah tiap harinya.
“Dari hasil survei yang KedaiKOPI lakukan, sebanyak 59% tidak mendukung rencana ini, dan hanya 41 persen yang mendukung rencana ini," Kunto mengakhiri.
