- ANTARA Foto/Risky Andrianto
VIVA – Keputusan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) atas 38 pembangunan infrastruktur ibarat lampu hijau berlanjutnya proyek-proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari 40 proyek yang sudah dinilai, mayoritas layak dilanjutkan.
Padahal, sebelumnya sejumlah kecelakaan kerja menimpa para pekerja konstruksi proyek pemerintah.
Hanya berselang lebih sepekan setelah moratorium, pembangunan infrastruktur kembali dilanjutkan. Pemerintah menjanjikan dan menjamin keamanan dari kecelakaan kerja maupun adanya transparansi perihal penggunaan anggaran.
Moratorium sempat digulirkan Presiden Jokowi setelah adanya kecelakaan di proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang berada di dekat gardu tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Kecelakaan itu terjadi 20 Februari 2018.
"Ya (moratorium). Tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PUPR, pengawasannya agar diperketat. Terutama konstruksi-konstruksi di atas (elevated), memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, saat itu.
Tak bisa dipungkiri, kecelakaan kerja di proyek infrastruktur terus terjadi bahkan hingga awal 2018. Sebagian insiden itu bahkan merenggut korban jiwa.
Lebih awal pada 4 Februari 2018, crane pengangkut beton di proyek double-double track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jakarta juga roboh. Kecelakaan ini menyebabkan empat pekerja tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Namun, dengan adanya keputusan dari Komite Keselamatan Konstruksi, pemerintah akan kembali tancap gas melanjutkan proyek-proyeknya agar tak sampai mangkrak.
"Tol Becakayu bisa dilanjutkan," kata Ketua KKK Syarif Burhanuddin, pekan lalu.
Sederet proyek infrastruktur yang juga dianggap aman untuk lanjut dikerjakan antara lain:
1. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu)
2. PT Citra Wasphuttowa (Jalan Tol Depok-Antasari)
3. PT Trans Jabar Tol (Jalan Tol Ciawi-Sukabumi)
4. PT Transjawa Paspro Jalan Tol (Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
5. PT Wijaya Karya (LRT Velodrome-Kelapa Gading)
6. PT Hutama Karya (Double Double Track Manggarai-Jatinegara)
7. PT Solo Ngawi Jaya (Jalan Tol Solo-Ngawi)
8. PT Cinere Serpong Jaya (Jalan Tol Cinere-Serpong)
9. PT Jakarta Tollroad Development (6 ruas tol dalam kota DKI Jakarta)
10. PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated)
11. PT Jasa Marga Japek Selatan (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan)
12. PT Adhi Karya (LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi)
13. PT Waskita Karya (LRT Palembang)
14. PT Hutama Karya (Jalan Tol Trans Sumatera)
A. VGF Jasa Marga Semarang Batang (Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung)
B. PT Hutama Karya (Terbanggi Besar-Pematang Penggang)
C. PT Hutama Karya (Pematang Panggang-Kayu Agung)
15. PT Sriwijaya Markmore Persada Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung
16. PT Waskita Bumi Wira (Jalan Tol Krian Legundi-Bunder-Manyar)
17. PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (Jalan Tol Cibitung-Cilincing)
18. PT Cimanggis Cibitung Tollways (Jalan Tol Cimanggis-Cibitung)
19. PT Citra Karya Jabar Tol (Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuhan)
20. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (Jalan Tol Balikpapan-Samarinda)
21. PT Jasamarga Kualanamu Tol (Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi)
22. PT Jasamarga Pandaan Malang (Jalan Tol Pandaan-Malang
23. PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
24. PT Jasamarga Semarang Batang (Jalan Tol Batang-Semarang)
25. PT Marga Harjaya Infrastruktur (Jalan Tol Kertosono-Mojokerto)
26. PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng (Jalan Tol Kunciran-Cengkareng)
27. PT Marga Sarana Jabar (Jalan Tol Bogor Ring Road)
28. PT Marga Trans Nusantara (Jalan Tol Kunciran-Serpong)
29. PT Ngawi Kertosono Jaya (Jalan Tol Ngawi-Kertosono)
30. PT Pejagan Pemalang Toll Road (Jalan Tol Pejagan-Pemalang)
31. PT Pemalang Batang Toll Road (Jalan Tol Pemalang-Batang)
32. PT Translingkar Kita Jaya (Jalan Tol Cinere-Jagorawi)
33. PT Transmarga Jatim Pasuruan (Jalan Tol Gempol-Pasuruan)
34. PT Wijaya Karya Serang Panimbang (Jalan Tol Serang-Panimbang)
35. PT Jasa Marga (Tol Porong-Gempol)
36. Jalan Tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya (Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, Tol Medan-Binjai, Tol Pekanbaru-Dumai).
Syarif mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi selama kurang lebih sembilan hari. Namun, ada dua proyek yang belum boleh dilanjutkan lantaran masih ada masalah dengan kontraktornya.
Dua proyek yang tak boleh lanjut tersebut yakni proyek jalan Tol Serpong-Balaraja oleh PT Trans Bumi Serbaraja dan proyek Jalan Tol Manado Bitung oleh PT Jasamarga Manado-Bitung.
"Kami juga melakukan catatan-catatan, dan hal-hal yang tidak terkait dengan catatan itu bisa dilanjutkan," kata dia.
Tak lama setelah KKK merilis laporan soal infrastruktur tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menguatkan jaminan atas keberlanjutan proyek-proyek pemerintah yang sedang dikerjakan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui bahwa mengerjakan proyek infrastruktur dan memastikan keamanan pengerjaan adalah beban berat. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah memang akan menjamin keselamatan dan meminimalisasi potensi kerusakan hingga sekecil-kecilnya.
"Jadi saya deg-degan juga kan. Bahwa saya harus minimal confident bahwa akan meminimalisasi kecelakaan," kata Basuki di Jakarta, Kamis 1 Maret 2018.
Namun, menurut dia, proyek yang berjalan oleh pemerintah akan senantiasa dievaluasi dalam setiap tahapnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, keputusan KKK bukan final untuk meniadakan tak ada lagi penilaian atas proyek-proyek yang berjalan.
Menteri Basuki juga menjelaskan peran tim khusus yang dibentuk pemerintah dalam hal mengawasi proyek infrastruktur pemerintah agar tetap berjalan pada jalurnya. Tim tersebut yakni Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) oleh kejaksaan.
TP4 ini akan bertugas mengawasi setelah melakukan penandatanganan kerja sama dengan tiga kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN.
Aman dan Antikorupsi
Keberadaan tim TP4 diharapkan bakal bisa mengawal proyek infrastruktur dalam negeri. Di satu sisi, mengenai aspek keselamatan kerja dan di sisi lain soal penggunaan anggaran agar terhindar dari segala penyalahgunaan yang rentan terjadi di proyek pemerintah.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, keberadaan tim ini akan bisa mengefektifkan pembangunan proyek pemerintah. Melalui TP4 akan ada perpanjangan tangan di daerah masing-masing yang menjadi lokasi proyek dan disebut TP4 Daerah atau TP4D.
"Ada program pengawalan proyek strategis nasional mulai perencanaan hingga pemanfaatan hasilnya dan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akan diefektifkan," kata HM Prasetyo Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.
Prasetyo mengatakan, ketiadaan TP4 terbukti membuat proyek menjadi rentan disalahgunakan. Dia mencontohkan proyek infrastruktur di Pamekasan yang akhirnya harus disidik setelah orang-orang terkait ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa Agung tak menampik bahwa banyak pihak yang tak menyambut kehadiran TP4 di berbagai daerah.
Namun dia menduga, pihak-pihak tersebut memang ingin mengambil keuntungan dari pemerintah untuk memperkaya diri sendiri.
"TP4 ada juga yang minta dibubarkan. Ini yang sedikit mengganggu pikiran kami. Ternyata yang mendemo selama ini itu calo proyek," lanjutnya.
Terbesar Sepanjang Sejarah
Pesatnya pembangunan infrastruktur tak hanya di Jawa melainkan juga di luar Jawa menjadi salah satu penanda berbeda pemerintahan kali ini. Berambisi pada pembangunan, Presiden Jokowi di depan para chief executive officer (CEO) se-Asia dalam salah satu kesempatan akhir tahun lalu pernah menyebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini adalah yang berbesar di sepanjang sejarah Indonesia.
"Kami melakukan pengembangan infrastruktur yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hari ini, kami sudah di jalur yang benar untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur itu hanya dalam 5 tahun pemerintahan," ujar Presiden Jokowi pada Desember 2017.
Jokowi saat itu mengatakan, awalnya tak mudah memulai proyek pembangunan dan melanjutkan proyek mangkrak kala anggaran negara habis untuk subsidi. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengklaim proyek-proyek bisa dijalankan dengan pemotongan anggaran subsidi. Untungnya, ekonomi saat ini semakin membaik.
Jokowi menggambarkan periode lima tahun pemerintahannya ibarat rumah tangga. Pada tahun pertama dan kedua akan terasa sangat berat termasuk dalam hal memapankan ekonomi.
Namun hasilnya akan bisa dipetik pada tahun-tahun terakhir. Presiden membanggakan berbagai deregulasi sekaligus kemudahan investasi yang sudah dikerjakan untuk mendorong pembangunan ambisius di dalam negeri.
Pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tak lepas dari kritik. Apalagi kecelakaan kerja di proyek-proyek tersebut masih berlanjut dari tahun sebelumnya hingga tahun ini.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) termasuk yang mengkritik ambisi pemerintah soal pembangunan akbar itu. Ketua YLKI, Tulus Abadi beberapa pekan lalu mengingatkan bahwa adanya kecelakaan di proyek tak lain diduga kuat karena kegagalan perencanaan dalam hal teknik.
“Percepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti ‘sopir angkot mengejar setoran’. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpangnya," kata Tulus.
Dia menilai, puluhan korban jatuh yang sebagian meninggal dunia menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam perencanaan dan pembangunan proyek. Tulus mengingatkan pemerintah tak asal kejar target dan harus memastikan infrastruktur itu juga akan aman saat digunakan konsumen nantinya.
"Kita bisa bayangkan, korban massal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," ujar Tulus.
