- ANTARA/Rumgapres-Rusman
VIVAnews - Meski kekuatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hanya sekitar 5 persen dengan jumlah kursi 26 anggota Dewan di Senayan, manuver partai bentukan Prabowo Subianto ini menjadi penentu. Ketika PDI Perjuangan, mantan rekan Gerindra di Pemilihan Presiden, memilih untuk mendukung Hak Angket Mafia Pajak, pasukan Prabowo di Senayan memilih sikap menolak. Sikap yang sama dengan partai pemerintah, Demokrat.
Hasil akhir sidang paripurna, dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan Hak Angket Pajak. Sementara, sebanyak 266 orang menolak Hak Angket Pajak. Angket Pajak kandas hanya karena beda dua suara. Dari Fraksi PDIP, dari total 94 anggota fraksi hnya 84 yang hadir.
Ketika Gerindra satu suara dengan Demokrat, sejumlah spekulasi bermunculan. Dari isu adanya pertemuan SBY dengan Prabowo, masuk koalisi, sampai dengan dengan tawaran kursi Menteri Pertanian bagi Prabowo di kabinet karena kiprah Prabowo di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Tapi, Prabowo secara singkat mematahkan isu itu. "Belum ada pembicaraan," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini usai peresmian Dewan Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat 25 Februari 2011.
Menurut Prabowo, Gerindra tidak melakukan komunikasi tentang koalisi dengan partai bentukan SBY itu. Apalagi sampai merebak isu dirinya ditawari kursi Menteri Pertanian. "Pembicaraan saja belum. Bagaimana ditawari jadi menteri?" tanya mantan calon wakil presiden yang pernah dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri ini.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mempertegas pernyataan Prabowo. Muzani memastikan, hingga kini Gerindra masih menjadi partai oposisi. Muzani menegaskan, isu-isu yang bertebaran di luar soal jatah menteri, tidak membuat Gerindra 'Gede Rasa' alias GR. "Sampai sekarang kami masih berada di luar pemerintah," ujar Muzani saat dihubungi, Jakarta, Jumat 25 Februari 2011.
Muzani mengatakan, usai voting Hak Angket di paripurna pekan lalu, tidak ada komunikasi ataupun pembicaraan mengenai ajakan koalisi dari Partai Demokrat. Apalagi tawaran kursi menteri. Kalau pun ada, pasti sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan pengurus partai.
Keputusan Gerindra yang tidak mendukung penggunaan Hak Angket Pajak merupakan sikap Gerindra sendiri. Muzani tegaskan, itu bukan karena mau mengikuti Partai Demokrat. Gerindra, kata Muzani, belajar dari pengalaman penggunaan Hak Angket Bank Century yang dinilainya lebih menonjolkan panggung politik anggota dewan. Selain itu, dia juga menegaskan, tidak ada pertemuan antara Prabowo dengan Presiden SBY sebelum voting Hak Angket. "Tugas politik Gerindra sudah selesai. Sejak awal, kami tidak melihat berdasarkan hitung-hitungan itu (masuk kabinet). Kami mengedepankan politik mandiri," tuturnya.
Bantahan adanya iming-iming itu juga disampaikan Demokrat. Meski awalnya isu iming-iming itu juga datang dari anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok. Tetapi, isu itu buru-buru diluruskan Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie. Menurut Marzuki, Demokrat tidak pernah mengiming-imingi jabatan ke Partai Gerindra agar partai itu menolak Hak Angket Mafia Perpajakan. "Saya kira tidak ada iming-iming yang sifatnya transaksional," kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Jumat, 25 Februari 2011.
Marzuki yang juga ketua DPR ini yakin sikap Partai Gerindra menolak Hak Angket Mafia Perpajakan karena memiliki visi dalam membangun bangsa ke depan. Bahkan Marzuki mengaku mendengar secara langsung ucapan Prabowo yang mendukung sukses Pemerintahan hingga 2014. Sikap Gerindra menolak Hak Angket Mafia Pajak dinilai Marzuki untuk menghindari gaduh politik situasi nasional yang menghambat jalannya program Pemerintah. "Saya yakin partai seperti Gerindra berpikir sangat rasional dan cerdas dalam menyikapi sikap politik. Tentu mereka (Gerindra) tidak akan mendukung usaha-usaha yang menghambat jalannya Pemerintahan," ucap Marzuki.
Analisa lain disampaikan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin menilai, pendekatan Gerindra dari berbagai level. 'Jasa' Gerindra kepada Demokrat ini merupakan investasi politik. Menurut Burhanuddin, Gerindra telah menanam budi kepada Demokrat. SBY memiliki kendala konstitusi untuk kembali maju sebagai presiden. Di sisi lain, Demokrat hingga kini belum memiliki calon presiden dari kalangan internal. "Di level elit, diharapkan Demokrat bisa melirik Prabowo," kata Burhanuddin kepada VIVAnews.com, Kamis 24 Februari 2011.
Burhanuddin mengutip survei-survei yang telah dilakukan beberapa lembaga survei. Hasilnya, pendukung Prabowo bersikap loyal kepada SBY. Alasannya, saat ini para pendukung setia SBY belum memutuskan untuk memilih siapa untuk 2014 nanti. Pendukung SBY masih bersikap wait and see dari Demokrat. "Besarnya pendukung SBY yang belum tahu akan kemana itu, diharapkan kepincut dengan langkah kuda Prabowo dan Gerindra," ujar dia.
Meski Burhanuddin mengakui, prioritas utama Demokrat pastilah dari intrenal partai. Tetapi, bila tidak ada calon yang memiliki elektabilitas yang baik dan menjaga kepentingan politik, kenapa tidak. "Ada kemungkinan akan dicari calon dari luar yang bisa memberikan jaminan kepada Demokrat," ujar Burhan.
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
