- Antara/ Bernadus Tokan
VIVAnews - Proyek pengadaan pesawat MA-60 buatan China di PT Merpati Nusantara Airlines bakal berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pesawat yang salah satunya jatuh di Laut Kaimana, Papua Barat, Sabtu, 7 Mei 2011, ternyata harganya jauh di bawah yang dibayar pemerintah.
Adalah Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu, FX Arief Poyuono, yang akan melaporkan dugaan itu. "Kami akan melaporkan Kamis [12 Mei]," kata Arief saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa, 10 Mei 2011.
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Negara BUMN merupakan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Termasuk juga, Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui penggelontoran subsidiary loan agreement (SLA) senilai US$220 juta atau sekitar Rp1,88 triliun untuk pembelian 15 pesawat MA-60 dari China.
Menurut Arief, harga pesawat MA-60 di pasar internasional hanya US$11 juta per unit. Artinya, bila dikalikan 15 pesawat, cuma US$165 juta (Rp1,4 triliun). Memang, harga US$11 juta (Rp94 miliar) belum termasuk biaya training karyawan dan suku cadang. "Tapi, kalau pun ada, tak mungkin US$3 juta [Rp25,6 miliar] per pesawat," katanya.
Hitung-hitungan Arief, dalam proyek ini pemerintah mengeluarkan US$14,5 juta (Rp124 miliar) per pesawat. "Total kerugian negara mencapai US$40 juta (Rp342 miliar)," ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Komisaris Utama Merpati Nusantara Muhammad Said Didu tak banyak menanggapi masalah ini. "Susah lah, kami tidak tahu pembanding harga sebenarnya," katanya kepada VIVAnews.com.
Said menjelaskan, Merpati Nusantara Airlines semula menolak kontrak awal pembelian pesawat jenis MA-60 dari Xian Aircraft China karena tidak menguntungkan secara bisnis. "Setelah dihitung secara bisnis, kontrak itu tidak membuat Merpati lebih sehat," katanya.
Kontrak kembali dilanjutkan karena Merpati berhasil menambah klausal dalam kontrak pembelian pesawat tersebut.
Said menjelaskan, tiga kontrak yang diminta diubah itu adalah pembelian pesawat yang dibiayai lewat SLA dari pemerintah dan dilakukan dalam mata uang rupiah. Usulan ini ditempuh karena perusahaan berharap tidak terkena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS dan yuan China.
Pemerintah sendiri melalui fasilitas kredit ekspor membeli pesawat China menggunakan mata uang dolar AS dan yuan. "Kami kan memperoleh pendapatan dalam mata uang rupiah," katanya.
Revisi kontrak kedua menyebutkan, sebagai pesawat baru, pabrikan China yaitu Xian Aircraft harus memberikan fasilitas pemeriksaan seluruh body pesawat secara gratis.
Terakhir, Merpati meminta bila pesawat tidak mampu beroperasi hingga umur yang diperkirakan sesuai kontrak yang ada. Ataupun, bila ada kesalahan produksi, maka pabrikan China harus membeli pesawat itu kembali dengan nilai buku.
Menurut Said, seluruh persyaratan dalam kontrak baru tersebut akhirnya memperoleh persetujuan dari pemerintah maupun pabrikan China. Dengan persetujuan tersebut, Merpati akhirnya bersedia membeli dan mengoperasikan pesawat dari negeri tirai bambu itu.
"Kontrak itu government to government, Merpati hanya menerima SLA. Kami berutang kepada pemerintah, membayar ke pemerintah," kata Said.
Jadi perdebatan
Sejak awal pembelian 15 pesawat Merpati sudah jadi perdebatan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku menolak sejak awal karena pesawat itu belum memiliki jejak rekam yang banyak.
"Selain itu, pesawat juga tak memiliki sertifikasi FAA [Federal Aviation Adminstration]," kata dia di Semarang, Minggu.
Kalla mengaku tak tahu jika akhirnya pesawat itu tetap dibeli. Namun, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay, sertifikasi FAA tidak perlu, sebab pesawat ini tidak terbang ke Amerika Serikat.
Selain itu, sertifikat penerbangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia juga sudah mengacu pada standar AS dan Eropa. "Jadi, tidak perlu pakai sertifikat FAA," katanya.
Dia mengatakan, otoritas penerbangan sudah memberikan sertifikat dan mengecek ke negara pembuat pesawat. "Kami sudah mengirim tim ke China," kata Herry Bakti.
Menteri Perhubungan Fredy Numberi juga membantah bahwa pesawat tersebut tidak bersertifikasi. "Kita tunggu saja hasil investigasi," kata dia. Menurut Fredy, penyebab jatuhnya pesawat tersebut karena buruknya cuaca.
Hal senada diucapkan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Ia meminta publik tidak dulu berspekulasi. "Nanti soal-soal begitu kita gaduh sendiri," kata Hatta di Istana Presiden, Senin.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan pemerintah masih menunggu penelitian dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Supaya kita bisa menyikapi lebih lanjut pasca-musibah ini," kata dia.
Said Didu yakin musibah itu terjadi bukan karena pesawat yang tidak layak beroperasi. Dia berharap agar masyarakat melihat persoalan ini secara obyektif dan benar.
Daftar Harga Pajero Sport Bekas dan Pajak Tahunannya
Bagi Anda yang ingin merasakan ketangguhan dan kemewahan Pajero Sport generasi ketiga tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, pasar mobil bekas menawarkan pilihan.
