- Screenshot @awkarin
AR ini berfungsi sebagai protap atau prosedur pengawasan Dirjen Pajak kepada wajib pajak. Dengan AR, ujar Hestu, maka artis akan terpantau dan terbina untuk melaporkan SPT yang baik. Pengawasan dilakukan secara kontinyu, karena AR memiliki tugas mengevaluasi dan mendeteksi para wajib pajak.
"Tapi kita kan juga melihat, misalnya yang meng-endorse itu produk dari perusahaan besar, dan biasanya perusahaan besar itu kan juga sudah memotong PPh pasal 21 nya. Nanti datanya kan tinggal kita cocokkan saja, apakah bukti potong dari perusahaan itu tadi, itu penghasilannya, sudah dilaporkan oleh artisnya atau belum, kan gitu. Jadi secara pengawasan itu hal yang rutin.
Hestu meminta agar social media influencer, artis maupun non-artis, mengingat kewajiban membayar pajak. Ada penghasilan dilaporkan, dihitung, dan dibayar semestinya. "Membayar pajak penting buat negara," ujarya.
Jika Dirjen Pajak memiliki bukti bahwa wajib pajak tidak pernah lapor, maka mereka akan diimbau untuk melaporkan SPT-nya, dan itu sudah masuk penunggak pajak. "Jika seperti itu, maka akan ditagih berapa yang harus dia bayar. Ditagih plus sanksinya. Sesuai dengan UU, sanksinya adalah 2 persen per bulan," ujar Hestu.
Sepertinya profesi sebagai social media influencer cukup menjanjikan. Rawat pertemanan, perbanyak pengikut, lalu lakukan hal yang positif, maka endorsement datang dengan sendirinya. Kondisi ini dipermudah dengan tak banyak aturan bahkan potongan pajak yang tak rumit bagi endorser. Tak heran begitu banyak anak-anak generasi milenial yang punya cita-cita jadi Youtuber atau seleb media sosial lainnya. (mus)
Hari Kesehatan Mental Remaja: Wacana Pelarangan Medsos Buat Anak Apakah Sudah Benar?
Peringatan Hari Kesehatan Mental Remaja yang jatuh setiap 2 Maret menjadi pengingat penting bagi para orang tua: perlindungan anak di era digital tidak cukup hanya dengan
