- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengkritisi tak ada aturan yang memadai dalam terkait menjamurnya relawan. Ia menilai pendekatan UU Pemilu dan PKPU terbatas untuk menagih akuntabilitas baik aktivitas ataupun pendanaan para relawan.
Kegiatan relawan Jokowi
Titi menilai bahwa untuk Pemilu 2019 justru pengaturan makin lemah. "Ketika ada pelanggaran maka dalih yang dikemukakan bahwa aktivitas itu di luar kendali struktur formal atau resmi peserta pemilu. Mestinya aktivitas elektoral di luar tim resmi peserta pemilu dilarang," ujar Titi kepada VIVA, Jumat, 22 Maret 2019.
Kemudian, ia menilai KPU semestinya bisa menginisiasi terobosan hukum terkait menjamurnya relawan ini. Kata dia, KPU mesti mempraktikkan lembaga penyelenggagara pemilu yang jujur, adil, serta akuntabilitas. "Namun sayangnya KPU tidak cukup punya keberanian dan kemauan untuk melakukan itu," jelas Titi.
Titi juga menyindir kelonggaran kontrol relawan sehingga jika ada pelanggaran substansi kampanye tak bisa ditindak Bawaslu. Secara aturan, dalam UU Pemilu tegas kampanye tak boleh dilakukan pihak selain pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU.
"Pengaturan Pasal 268 ayat (1) UU 7/2017 ini malah tidak ditegakkan seperti itu. Melainkan sebaliknya. Jika dilaksanakan bukan oleh pelaksana kampanye resmi maka untuk beberapa pelanggaran malah tidak bisa dikenai penindakan," tutur Titi. (ren)
Lihat Rumah Warga Korban NTT Hancur, Jokowi Langsung Titip Pesan ke Bupati Setempat
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa di Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, NTT.
