Jerat Hukum Pasal Karet

Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Feny Selly

VIVA – Jumat siang, 12 Juli 2019, Baiq Nuril tak mampu menahan tangisnya. Sesaat setelah keluar dari ruang Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, tangisannya pecah. Secara resmi ia menerima pernyataan Kejagung yang berjanji akan menangguhkan penahanannya. 

"Saya lega sekali, proses penahanan saya ditangguhkan. Tapi saya akan terus berjuang. Saya ingin Presiden memberikan amnesti," ujarnya sambil sesenggukan. 

Setelah itu ia tak mampu lagi meneruskan kalimatnya. Meski masih harus berjuang agar terbebas dari hukuman penjara dan denda, tapi keputusan Kejagung tersebut sudah dianggap sebagai angin segar.

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril, menjalani sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 10 Januari 2019.

Baiq Nuril

Baiq Nuril, pegawai tata usaha di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi korban pelecehan seksual mantan Kepala Sekolahnya menelan pil pahit. Upaya yang dia lakukan untuk memiliki bukti bahwa kepala sekolahnya kerap melontarkan ucapan yang menjurus pelecehan seksual malah menjadi bumerang. Upaya Nuril untuk mendapatkan keadilan kandas setelah Mahkamah Agung menolak PK (Pengajuan Kembali) yang diajukan oleh tim pengacaranya.

Kisah Baiq Nuril bermula dari keresahannya menghadapi atasannya di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Muslim, Kepala Sekolah SMAN 7 saat Nuril bekerja kerap mengajaknya bicara hal-hal yang berbau seks. Nuril risih. Ia bermaksud merekam pembicaran itu dan menjadikannya sebagai bukti, tentu saja tanpa sepengetahuan Muslim. Tapi percakapan yang ia rekam tersebar luas. Dari situ bencana dimulai.