- Takdir dan Wahyu /Â tvOne Fakfak.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto memberikan keterangan pers soal Papua
Dia menegaskan, kebijakan pemerintah itu demi menjaga keamanan nasional, bukan sewenang-wenang. Menurutnya, pemerintah tak akan ragu-ragu mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan internet bila ada ancaman yang membahayakan kepentingan nasional.
Wiranto menekankan kebijakan pemblokiran internet di Papua akan diberlakukan sampai kondisi aman.
"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, enggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," tutur Wiranto.
Sementara, Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan, langkah yang diambil adalah perlambatan akses. Dengan cara ini, masyarakat masih bisa menggunakan internet.Â
Namun, memang di hari tertentu ada pemblokiran data internet operator seluler karena aksi massa yang berujung rusuh.
"Yang disebut pelambatan artinya internet masih bisa diakses, orang masih bisa kirim WhatsApp, gambar, video, dan seterusnya itu tapi lebih lambat," kata Ferdinandus kepada VIVAnews, Jumat, 30 Agustus 2019.
Menurut dia, terkait kebijakan tersebut pemerintah akan terus menyesuaikan kondisi di Papua. Meski kondisi terakhir disebut sudah berangsung kondusif.
Dia menambahkan, akses diperlambat juga karena sempat marak konten-konten yang menghasut dengan mendikotomikan Papua vs Indonesia.
"Nah yang mengarah pada penghasutan seperti itu sampai 300 ribu url, dan lebih banyak di Twitter. Dan situasi itu diperparah dengan situasi di lapangan," jelasnya.
Terkait kebijakan ini diibaratkan peristiwa kerusuhan di Bawaslu usai pengumuman Pilpres 2019, ia menjawabnya. Menurut dia, kebijakan ini berbeda karena yang diberlakukan perlambatan internet di Jakarta pada Mei lalu itu dengan lokasi sekitar Bawaslu, dan beberapa tempat lainnya.Â
"Berbeda dengan di Papua karena hampir seluruh Papua kita blokir. Kenapa? Kita tahu isu Papua ini sangat kompleks," ujarnya.
Buah Simalakama
Langkah pemerintah yang memblokir akses internet di Papua dinilai bagai makan buah simalakama. Kebijakan blunder tapi perlu dilakukan. Opsi yang harus diambil pemerintah Jokowi.
"Bagai makan buah simalamaka. Pembatasan internet merupakan suatu kesalahan pemerintah kepada rakyat Papua," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada VIVAnews, Jumat, 30 Agustus 2019.
