- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dahnil menampik, kedatangan Prabowo menyambangi Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto, karena atas permintaan Presiden Joko Widodo. Sebab, Partai Gerindra belakangan disebut mendapat jatah menteri. "Tidak, itu memang sudah direncanakan Pak Prabowo setelah bertemu," kata Dahnil, Selasa 15 Oktober 2019.
Koalisi Jokowi
Partai NasDem menanggapi dingin kabar akan bergabungnya Gerindra dalam koalisi pendukung Jokowi. Dewan Pakar DPP Partai NasDem, Taufiqul Hadi mengatakan, jika ingin bergabung Gerindra harus mendukung kebijakan Jokowi.
Salah satunya menyingkirkan ideologi transnasional. “Kedua mereka mendukung upaya Pak Jokowi yang telah merencanakan pengembangan infrastruktur dan ibu kota baru,” ujarnya kepada VIVANews, Kamis, 17 Oktober 2019.
Selain itu, Gerindra juga tidak boleh mengajukan persyaratan-persyaratan baru yang mengganggu. Pasalnya, Jokowi telah memiliki program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. “Jadi tak boleh disisipkan program-program lain,” ujarnya menambahkan.
Mantan anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, masuknya Gerindra tak akan menganggu koalisi. Namun, bisa membuat koalisi gemuk dan akan membuat kabinet berjalan lamban.
Sementara menurut Dita Indah Sari, pemerintahan sebenarnya membutuhkan oposisi sebagai penyeimbang. Karena pemerintah harus tetap diingatkan.
“Pemerintah tak selalu benar dan oposisi tak selalu salah. Kalau dari segi kebutuhan kita butuh penyeimbang supaya tak terlalu jomplang,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini kepada VIVAnews, Kamis 17 Oktober 2019.
Prabowo bertemu Muhaimin Iskandar
Namun ia memahami, saat ini Jokowi lebih kohesif. Menurutnya, hal itu dilakukan mungkin agar target ekonomi tercapai. Meski demikian ia berharap, masuknya Gerindra tak menggeser atau mengubah jatah partai koalisi yang sejak awal mendukung Jokowi.
“Kita berharap slot partai baru jangan sampai geser slot partai yang sudah berjuang selama ini. Solusinya kalau Jokowi ga keberatan maka slot parpol dalam kabinet harus diperbesar dibanding nonparpol. Itu konsekuensinya.”
Pendapat berbeda disampaikan Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, bagi PPP ada pendatang baru atau tidak selama tidak menganggu harmoni, welcome saja. Menurut dia, hal itu malah bagus karena bisa mempercepat proses pengambilan keputusan.