- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
“Kalau punya tujuan yang sama untuk kebaikan negara, kemajuan bangsa saya kira pasti semua bergerak dalam irama yang sama dalam komando Presiden,” ujarnya kepada VIVANews, Jumat, 18 Oktober 2019.
PDI Perjuangan menyambut baik terkait rencana bergabungnya Gerindra dalam barisan pendukung Jokowi. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, konsepsi ideologis Jokowi membangun negara itu gotong royong. Jokowi meyakini bahwa membangun Indonesia ini tidak cukup dengan satu kelompok, satu kekuatan politik. Tapi harus secara gotong royong, bersama - sama.
“Beliau sangat akomodatif, begitu pun dengan PDI Perjuangan. Partai yang mengusung Pak Jokowi dan sangat mendukung pola hubungan kerja sama yang dibangun oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan dengan mengakomodir banyak elemen,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 18 Oktober 2019.
Prabowo bertemu Megawati Soekarno Putri
Pendapat senada disampaikan Hendrik Sirait. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) ini mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi merupakan politik akomodasi. Menurut dia, upaya Jokowi membangun komunikasi politik dengan partai-partai di luar koalisi, termasuk dengan Prabowo dan Gerindra adalah karena Jokowi ingin membangun stabilitas politik nasional lima tahun ke depan,” ujar relawan Jokowi ini.
Sementara, pengamat politik Arum Basuki menilai, upaya Jokowi merangkul Gerindra adalah agar pemerintahan Jokowi di periode kedua lebih konsolidatif. “Saya ragu parpol-parpol berkoalisi demi agenda kebijakan pro rakyat,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 18 Oktober 2019.
Kontradiksi Demokrasi
Wacana akan bergabungnya Gerindra ke dalam barisan partai pendukung Jokowi disesalkan sejumlah kalangan. Pasalnya, hal itu akan melemahkan kontrol yang selama ini dilakukan Gerindra kala menjadi oposisi.
Menurut Taufiqul Hadi, kondisi ini merupakan sebuah paradoks. Karena Indonesia sedang berusaha mencapai konsolidasi demokrasi. Menurut dia, Indonesia telah melaksanakan demokrasi selama 15 tahun namun belum mencapai titik konsolidasi demokrasi.
Menurut dia, konsolidasi demokrasi harus didukung oleh masyarakat madani yang kuat. Selain itu juga partai politik di parlemen.
“Kalau dua sektor itu mendukung akan terjadi konsolidasi demokrasi, tapi ketika semua partai ingin gabung dalam pemerintahan itu sebuah hal yang jadi kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi. Karena kalau tak ada lagi oposisi dengan terpaksa maka rencana pencapaian konsolidasi demokrasi agak susah,” ujarnya.
