- Vivanews
VIVA – Sejumlah agenda besar akan dihelat di tahun 2020. Salah satunya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan digelar Rabu, 23 September 2020.
270 daerah akan mengikuti pilkada serentak gelombang empat ini. Rinciannya yaitu terdiri 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Hajatan pesta demokrasi ini akan menyedot perhatian seperti tiga pilkada serentak sebelumnya.
Perhelatan pilkada tahun ini berpotensi muncul persoalan penyelenggaraan, politik uang, gesekan masyarakat, sampai calon tunggal. Rentetan persoalan ini juga disorot Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.
Titi tak menampik bila perhelatan dari setiap pilkada serentak sudah membaik. Hal ini mencakup secara teknis dan prosedural. Namun, ia kembali mengingatkan polemik politik kekerabatan, pemutakhiran data pemilih, hingga kemunculan calon tunggal akan berpotensi terjadi di Pilkada 2020.
Politik kekerabatan ini dimaksudkan cengkraman elite yang masih dominan di banyak daerah. Persoalan ini karena terkait partai yang dinilai gagal menjaring kader-kader terbaik untuk maju ke pilkada. Selain itu, Titi juga menyinggung kemungkinan besar kemunculan informasi bohong alias hoax serta kecurangan proses penghitungan.
"Penyebaran hoax atau fitnah di pilkada juga menjadi persoalan utama dan penyelenggara yang tidak independen masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar ada perbaikan kualitas dan integritas pilkada khususnya pada 2020," kata Titi kepada VIVAnews, Rabu, 1 Januari 2020.
Tak kalah penting, persoalan yang disorot jelang Pilkada 2020 terkait isu SARA. Kata Titi, isu SARA dan hegemoni identitas bisa membuat masyarakat terbelah. Potensi isu SARA bisa muncul terutama di daerah dengan tingat homogenitas rendah. Apalagi, daerah yang jumlah calonnya hanya dua pasang.
"Godaan untuk menggunakan sentimen SARA akan lebih besar dibandingkan pilkada dengan beragam pilihan calon," tutur Titi.
Simulasi penanganan kerusuhan terkait Pilkada
Pilkada serentak yang akan masuk gelombang empat menuntut KPU punya gebrakan atau terobosan. Alasannya, Pilkada 2020 diprediksi akan tetap tinggi kompleks persoalannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kerawanan di Pilkada 2020 karena tingkat primordial di daerah masih tinggi. Menurut dia, salah satunya rekapitulasi elektronik atau e-rekap menjadi upaya KPU maka perlu cara baru dan terobosan.
"Perlu terobosan-terobosan baru dalam memperbaiki pelaksanaan pilkada. E-rekap menjadi salah satunya," ujar Ujang kepada VIVAnews, Selasa, 31 Desember 2019.
Terobosan KPU
Pihak penyelenggara pemilu punya evaluasi dari tiga perhelatan pilkada serentak sebelumnya. Dari rentetan catatan negatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin berbuat lebih baik untuk Pilkada 2020.
Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Aja
Mantan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo merespons wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2024.
