Sumber :
- www.defenseimagery.mil
minimum essential force
yang dipatok sampai 2019. “Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan minimal agar kita bisa memiliki suatu daya pukul yang dahsyat dan juga mobilitas yang tinggi,” kata Sjafrie.
Dari mana duit itu berasal? Angka lebih dari Rp150 triliun itu salah satunya didapatkan dengan pinjaman luar negeri US$6,5 miliar dolar. ”Jadi yang kita pergunakan kurang lebih 4 miliar dolar, artinya kurang lebih 41 triliun. Sisanya kita mesti jadikan semacam cadangan untuk dipergunakan pada prioritas kedua. Sekarang prioritas pertama dulu,” kata Sjafrie.
Lima tahun ke depan, setelah armada udara tempur nyaris lengkap, prioritas berikutnya penambahan Radar. Soal alat ini, Indonesia memang gawat. Ada radar yang tidak berfungsi 24 jam. Tapi sekarang, ”radar untuk kawasan barat sudah ter-cover, secara kuantitas. Kemudian kawasan timur yang kemudian akan kita isi segera,” kata Sjafrie.
Kadispen TNI AU menambahkan, rencananya radar ini akan ditempatkan di Singkawang, Kalimatan Barat; dan Tambolaka, Nusa Tenggara Timur. “Dengan radar ini pesawat asing bisa dideteksi,” kata Hadi.
Perlu transparansi
Dengan lengkapnya satu skuadron Sukhoi di pangkalan Makassar, Indonesia boleh sedikit sumringah. Tapi Direktur Program di Research Institute for Democracy and Peace (Ridep), Anton Aliabbas, menyatakan pengadaan Sukhoi perlu dicermati karena belum teruji.
Kata Anton, Shukoi memang hebat secara teknis namun dikenal boros bahan bakar. Lalu persenjataan dan amunisi juga belum jelas. Sehingga, ”kualitas kita belum tahu,” kata jebolan Defence Studies Crankfield University, Inggris, itu.
Anton setuju, hingga 2024, Indonesia fokus pada penyediaan alutsista dulu. Baru setelah itu membangun industrinya sendiri. Dia melihat ada kebutuhan memperkuat sistem pertahanan udara segera. Di Jakarta saja, misalnya, Anton melihat penurunan sistem pertahanan udara.
“Dulu di zaman (Presiden) Soekarno, kita punya berbagai terminal rudal di Jakarta. Dulu ada di Priok dan Tebet. Namun sekarang tidak ada bekas (terminal rudal). Sekarang malah jadi perkampungan penduduk,” kata Anton.
Tapi di balik kegagahan meliuk di langit nusantara, pengadaan jet tempur yang masuk dari bagian paket proyek alutsista berongkos total hingga Rp 150 triliun itu perlu transparansi. Apalagi, kata dia, untuk jangka menengah, lebih dari Rp 400 triliun disiapkan negara guna mempercanggih senjata.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga
Dari mana duit itu berasal? Angka lebih dari Rp150 triliun itu salah satunya didapatkan dengan pinjaman luar negeri US$6,5 miliar dolar. ”Jadi yang kita pergunakan kurang lebih 4 miliar dolar, artinya kurang lebih 41 triliun. Sisanya kita mesti jadikan semacam cadangan untuk dipergunakan pada prioritas kedua. Sekarang prioritas pertama dulu,” kata Sjafrie.
Lima tahun ke depan, setelah armada udara tempur nyaris lengkap, prioritas berikutnya penambahan Radar. Soal alat ini, Indonesia memang gawat. Ada radar yang tidak berfungsi 24 jam. Tapi sekarang, ”radar untuk kawasan barat sudah ter-cover, secara kuantitas. Kemudian kawasan timur yang kemudian akan kita isi segera,” kata Sjafrie.
Kadispen TNI AU menambahkan, rencananya radar ini akan ditempatkan di Singkawang, Kalimatan Barat; dan Tambolaka, Nusa Tenggara Timur. “Dengan radar ini pesawat asing bisa dideteksi,” kata Hadi.
Perlu transparansi
Dengan lengkapnya satu skuadron Sukhoi di pangkalan Makassar, Indonesia boleh sedikit sumringah. Tapi Direktur Program di Research Institute for Democracy and Peace (Ridep), Anton Aliabbas, menyatakan pengadaan Sukhoi perlu dicermati karena belum teruji.
Kata Anton, Shukoi memang hebat secara teknis namun dikenal boros bahan bakar. Lalu persenjataan dan amunisi juga belum jelas. Sehingga, ”kualitas kita belum tahu,” kata jebolan Defence Studies Crankfield University, Inggris, itu.
Anton setuju, hingga 2024, Indonesia fokus pada penyediaan alutsista dulu. Baru setelah itu membangun industrinya sendiri. Dia melihat ada kebutuhan memperkuat sistem pertahanan udara segera. Di Jakarta saja, misalnya, Anton melihat penurunan sistem pertahanan udara.
“Dulu di zaman (Presiden) Soekarno, kita punya berbagai terminal rudal di Jakarta. Dulu ada di Priok dan Tebet. Namun sekarang tidak ada bekas (terminal rudal). Sekarang malah jadi perkampungan penduduk,” kata Anton.
Tapi di balik kegagahan meliuk di langit nusantara, pengadaan jet tempur yang masuk dari bagian paket proyek alutsista berongkos total hingga Rp 150 triliun itu perlu transparansi. Apalagi, kata dia, untuk jangka menengah, lebih dari Rp 400 triliun disiapkan negara guna mempercanggih senjata.
Halaman Selanjutnya
