Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
Baca Juga
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, mengatakan fraksinya mendukung pilkada langsung karena lebih menjamin demokrasi, kedaulatan, dan suara rakyat. Kedua, lebih menjamin terpilihnya seseorang yang punya kualitas. Namun demikian, PKB juga sadar dan paham bahwa ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki dalam pilkada langsung.
Sebagaimana Dodi, Malik mengakui, sebelum perhelatan Pilpres digelar sebetulnya pilihan fraksi-fraksi sudah mengerucut ke langsung semuanya, karena sebelumnya fraksi dan pemerintah sepakat semua dipilih serentak karena serentak dan tidak serentak itu efisiensinya jauh. Tapi kemudian setelah hasil pilpres ketahuan lalu semua berubah signifikan.
“Memang Undang-undang ini yang bikin lama adalah pilihan antara langsung (gubernur) - langsung (bupati/walikota), atau DPRD (gubernur)-DPRD (bupati/walikota). Tapi semakin politis setelah hasil pilpres ketahuan, padahal sebelum pileg dan pilpres kita enak bahasnya,” ujarnya.
Ketua Fraksi Hanura di DPR RI, Syarifudin Sudding mengatakan, fraksinya mendukung Pilkada langsung mengingat daulat rakyat tidak bisa dirampas sedemikian rupa dan diberangus sedemikian rupa hanya karena untuk kepentingan sesaat.
“Di awal pembahasan kan hampir semua fraksi tidak setuju dengan pandangan pihak pemerintah bahwa Pilkada lewat DPRD. Tapi setelah paska pilpres lalu kemudian berbalik badan semua,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan, sekarang UU Pilkada sudah final dan sudah diputuskan di DPR. Sekarang tinggal elemen-elemen masyarakat yang protes keras untuk mengajukan ke MK.
“Kita tunggu saja. Apalagi ada upaya-upaya presiden yang mengajukan agar UU itu diubah, dan ingin mengeluarkan Perppu ya itu hak presiden,” ujarnya.
Tjahjo tak terlalu mempermasalahkan dengan manuver balik badan kubu koalisi merah putih terkait pembahasan RUU itu. Menurutnya, DPR sebagai lembaga politik memang sewajarnya sarat nuansa politis.
“Ini kan lembaga politik, kalau orang mau ada manuver politik dan gerakan politik itu sah-sah saja.”
Kritik Merah Putih
Bagaimana sikap politisi Koalisi Merah Putih atas manuver SBY itu? Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengkritik rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
Halaman Selanjutnya
