- Biro Pers Istana
“Masyarakat berharap Jokowi memilih yang kompeten. Hasilnya beda dengan kalkulasi publik,” ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 30 Oktober 2014.
Penilaian serupa juga disampaikan Syarif Hasan. Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini mengatakan, tak ada yang istimewa dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, kabinet tersebut tak terlalu bagus. Tapi, juga tidak jelek. Ia menilai, ada distribusi posisi menteri yang tidak pas.
Pun, ia menolak saat dimintai penilaian terkait kabinet ini. Alasannya, masih terlalu dini menilai kabinet besutan Jokowi ini.
“Yang pasti waktu Kabinet Indonesia Bersatu, saat rapat pertama sudah jelas objek yang akan dicapai. Menteri yang ditunjuk sudah jelas apa programnya. Itu perbedaannya. Dari Kabinet Kerja saya belum lihat itu,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu, 29 Oktober 2014.
Namun, tanggapan berbeda disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, meski tak terlalu ideal, ia menaruh harapan kepada Kabinet Kerja. Ia meminta, semua pihak memberi kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja.
(Susi Pudjiastuti berpidato saat sertijab Menteri Kelautan dan Perikanan. Foto: VIVAnews/Ahmad Rizaluddin)
"Kasihlah kesempatan bekerja untuk membuktikan kemampuan mereka. Kami harus melihatnya secara fair dan tidak bisa membandingkan kabinet yang belum bekerja serta yang sudah bekerja," ujarnya kepada VIVAnews pada Selasa, 28 Oktober 2014.
Menurut Suryo, Kabinet Kerja berbeda dengan sebelumnya karena berisi sosok-sosok yang relatif masih muda. "Banyak yang muda-muda. Pak Jokowi juga muda. Berarti, ada perubahan dalam kepemimpinan eksekutif. Ini juga bagian dari penyegaran," ujarnya.
Suryo juga mengapresiasi masuknya sejumlah profesional dalam Kabinet Kerja. Ia mencontohkan masuknya Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. Juga bos Susi Air, Susi Pudjiastuti yang dipercaya Jokowi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dia pun menyebut Menteri Pariwisata, Arief Yahya, yang sebelumnya dinilai sukses mengelola PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. “Mereka telah menorehkan prestasi yang cukup baik. Misalnya Jonan yang mampu merombak ‘wajah’ perkeretaapian Indonesia,” ujarnya.
Tantangan dan Ganjalan
Tak menunggu lama, setelah sepekan dilantik, Kabinet Kerja sudah dihujani kritik. Sejumlah Indonesianis asal Australia menilai, sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja tak mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi. Mereka menduga, Jokowi dalam bayang-bayang Megawati dalam menyusun kabinetnya.
Selain itu, Kabinet Kerja dipenuhi CEO dan pengusaha. Sementara itu, jumlah teknokrat sangat sedikit. Karenanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan Jokowi.
Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kabinetnya tidak akan bergantung pada penilaian siapa pun. "Kita tidak tergantung pada penilaian siapa pun. Yang penting nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Jangan lihat awalnya, nilai nanti akhirnya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Penilaian serupa juga disampaikan Cecep Hidayat. Pengamat politik UI ini mengatakan, Kabinet Kerja berat untuk bisa diajak kerja cepat. Perubahan nomenklatur kementerian yang dilakukan Jokowi membutuhkan masa transisi minimal enam bulan.
Selain itu, nomenklatur baru tersebut akan makan anggaran, mulai dari biaya kantor hingga penguatan sumber daya manusia (SDM).
Kondisi ini diakui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja’far. Ia harus menyinergikan tiga direktorat berbeda dalam satu kementerian.
Ia mengatakan, tugas itu tak mudah. Sebab, ada sistem lama yang telah berjalan dan harus disatukan dalam wadah yang baru di kementeriannya.
