- Biro Pers Istana
"Penggabungan harus selesai. Tidak mudah. Saya pacu, agar penggabungan bisa cepat," ujarnya saat ditemui di kantor Dirjen Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014. "Kita akan selesaikan dalam waktu dua minggu. Semua masalah kelembagaan dan penguatan."
(Ignasius Jonan terpilih sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Foto: VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
Selain penyesuaian nomenklatur kementerian baru, tantangan Kabinet Kerja adalah memenuhi harapan publik. Para menteri tersebut memiliki beban moral mewujudkan ekspektasi publik yang besar terhadap Jokowi.
“Buktikan ini bukan sekadar pencitraan. Di mana program harus berkelanjutan. Jangan cuma untuk hari ini. Harus berkesinambungan, visioner dan tidak parsial,” Cecep menambahkan.
Kabinet Kerja juga harus menghadapi oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Anak buah Presiden Jokowi ini mau tak mau harus bertemu dan bernegosiasi dengan koalisi partai seteru Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Para menteri harus bertemu dengan anggota dewan membahas berbagai hal mulai dari kebijakan hingga anggaran.
“Bila tidak disepakati ini berat. Bahkan skenario terburuknya ini bisa stuck,” ujarnya.
Untuk itu, partai-partai pendukung Jokowi harus giat dan gencar melakukan lobi politik di parlemen. Bahkan, jika perlu, Jokowi dan Megawati harus turun gelanggang agar program pemerintah bisa berjalan tanpa ganjalan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, nomenklatur kementerian merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, DPR hanya memberikan pertimbangan. Ia mengakui, Kabinet Kerja akan mengalami kesulitan terkait perubahan nomenklatur kementerian tersebut seperti soal anggaran, social, dan teknis.
Ia mencontohkan, penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan tak semata-mata menggabungkan anggaran dua kementerian itu.
“Nggak bisa seperti itu. Ini harus dibicarakan dengan DPR, untuk membentuk anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu baru bisa bekerja. Tanpa dibicarakan dengan DPR tidak bisa bekerja,” ujar anggota dewan asal Fraksi Demokrat ini kepada VIVAnews Kamis, 30 Oktober 2014.
Tak hanya itu, perubahan nomenklatur kementerian juga akan berimplikasi pada masalah sosial. Agus mencontohkan, misalnya karyawan pada kementerian A ada 10 ribu orang. Sementara itu, di kementerian B ada 10 ribu karyawan.
Menurut dia, tidak bisa 20 ribu pegawai itu bekerja di kementerian yang baru. “Itu nggak bisa digabung jadi 20 ribu karyawan yang bekerja. Selain itu, misalnya di sini ada 10 eselon satu, di situ ada 10 eselon satu, masa kementerian ada 20 eselon 1. Kan nggak mungkin,” tuturnya.
Gebrakan Kabinet Kerja
Sederet tantangan menghadang itu tak menciutkan nyali Kabinet Kerja. Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan segala hal yang terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian. Ia mencontohkan, Kementerian Maritim nantinya akan dibantu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, untuk sumber daya manusia (SDM) akan diambil dari kementerian yang sudah ada. “Sementara di-back up oleh yang lain,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu 29 Oktober 2014.
Untuk kebutuhan kantor, kementerian baru akan menumpang di kementerian yang fungsinya mirip. Alih-alih menganggap sebagai hambatan, Pratikno justru menilai, perubahan nomenklatur tersebut menciptakan teamwork yang bisa menggabungkan staf dari sejumlah kementerian.
“Ini tim sudah terbentuk, yaitu belasan staf yang terus-menerus menggarap dan mengoordinasikan di bidang kemaritiman. Jadi, kita tidak mau terlena dengan hal-hal yang normatif makro, terlalu lama bicara roadmap. Kita tahu dan yang penting adalah segera masuk dan memulai hal yang signifikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kabinet Kerja sudah merencanakan sejumlah program. Namun, kabinet ini tak mencanangkan program seratus hari seperti pemerintahan sebelumnya.
Untuk tahap awal, instruksi Presiden bekerja sejak hari pertama. Guna kepentingan itu, kabinet mulai memikirkan cara untuk mengurai kebuntuan. Prioritas awal yang akan digarap kabinet ini adalah masalah pangan, energy, dan maritim. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
“Ikon penting pemerintahan ini adalah kemaritiman,” kata dia.
Pratikno juga tak khawatir soal anggaran. Sebab ia yakin, Kementerian Keuangan sudah mafhum bagaimana mekanisme penganggaran bagi sejumlah kementerian baru tersebut. Situasi itu diamini Menkeu, Bambang Brodjonegoro.
Ia mengatakan, anggaran kementerian baru diambil dari dana cadangan di kas pemerintah. Anggaran ini akan digunakan untuk operasional Kemenko Maritim selama dua bulan.
