- VIVAnews/Alfin Tofler
"Banjir sudah jadi makanan kami tiap tahun. Karena itu, kami juga belajar mengantisipasinya. Termasuk seluruh barang berharga, warga di sini pasti sudah mengemasnya dalam tempat khusus, sehingga gampang dibawa kalau banjir datang," ujar Hanafi, warga yang lain.
![]()
Kesiapan Pemerintah
Pemerintah menyambut baik upaya dan partisipasi warga dalam menanggulangi bencana banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan, masyarakat memang harus peduli. Sebab, kemampuan pemerintah sangat terbatas.
Ia mencontohkan, timnya di BPBD hanya beranggotakan 24 orang. Namun, mereka harus mengurus semua wilayah di DKI Jakarta. “Jadi, pemerintah dan warga memang harus bersinergi,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu, 3 Desember 2014.
Ia membantah, maraknya individu dan komunitas yang bergerak "melawan" banjir merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, kondisi itu terjadi karena mereka belum ditangani pemerintah. Bambang berjanji, BPBD akan membantu keberadaan komunitas pemerhati bencana itu.
“Kami punya wadah untuk itu. Punya forum PRB, Pengurangan Risiko Bencana. Di dalamnya ada pemerintah, pengusaha, LSM. Masuk saja di sini, sampaikan di sini. Nanti kami akan akomodir,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengakui kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana memang meningkat.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dari riset yang dilakukan, usai bencana tsunami Aceh pada 2004 dan sejumlah rentetan bencana lain di Indonesia telah memberi perspektif baru tentang bencana. Publik mulai menyadari bahwa bencana bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.
Namun sayangnya, pengetahuan tentang kebencanaan itu belum mengubah perilaku. Menurut Sutopo, masyarakat telah mengerti penyebab bencana. Namun, mereka tidak menunjukkan perilaku untuk mengantisipasi bencana.
Ia mencontohkan, saat muncul bencana banjir. Jauh sebelum terjadi bencana, publik mengetahui penyebabnya. Namun faktanya, mereka tetap menjadi bagian dari penyebab sekaligus korban bencana tersebut.
BNPB bersama BPBD DKI Jakarta dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah melakukan penghitungan prakiraan, puncak bencana banjir Jakarta akan terjadi pada awal 2015, yakni Januari hingga pekan ketiga Februari.
Prediksi itu berdasarkan siklus historis curah hujan di Jakarta. Data menunjukkan, sejak 1879 hingga 2013, puncak hujan kerap terjadi pada kedua bulan tersebut. BPBD mengaku siap dengan ancaman banjir.
Ketua BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengakui, pembangunan fisik memang belum selesai 100 persen. Namun, pemerintah telah mengeruk sungai dan melakukan normalisasi waduk. “Itu bagian dari upaya menampung air hujan, termasuk pembuatan sumur resapan,” ujar Bambang.
Selain itu, pemerintah daerah sudah melakukan mitigasi bencana nonstruktural. Misalnya, BPBD bersama dinas sosial dan Satpol PP menggelar pelatihan kepada masyarakat untuk persiapan penanggulangan bencana. Banyak dinas yang tergabung dengan satuan penanggulangan bencana ikut dalam program pelatihan, seperti guru, anak sekolah, kader bencana dari masyarakat, dan kelurahan.
Bambang mengatakan, sulit membendung banjir tak datang ke Jakarta. Karena, sejak tahun 1600, Jakarta sudah banjir. Namun, dampak dan luasan banjir akan berkurang jika warga menyadari pemanfaatan sungai dan lahan sesuai peruntukan.
Misalnya, daerah resapan dikembalikan bukan untuk perumahan. Selain itu, perumahan tak membuang air limbah ke sungai, namun ke sumur-sumur resapan.
Bang Idin sudah melakukan itu dengan Kelompok Tani Lingkungan Hidup Sangga Buananya. Juga Abdul Kodir dan Taufik DS dengan Komunitas Ciliwung mereka. Tinggal menunggu peran serta pemerintah guna menyokong gerakan mereka. Karena selama ini, mereka bergerak secara swadaya tanpa sentuhan dan uluran tangan negara. (art)