- VIVAnews/Fernando Randy
Realitas Jakarta
Saat ini, jutaan orang bekerja di Jakarta, tapi tinggal di luar ibu kota. Saat malam hari, penduduk Jakarta hanya sekitar 10 juta jiwa. Namun, pada siang hari, saat jam kerja, bisa 20 juta orang memadati ibu kota RI ini.
Minimnya perumahan yang terjangkau di Jakarta, mau tak mau, mendorong mereka mengarahkan pilihan ke hunian vertikal (rumah susun).
Walaupun, budaya tinggal di rumah susun masih kurang. Selain peliknya masalah terkait rumah susun, pemain-pemain properti enggan menjangkau konsumen bawah. Pengembang lebih memilih membangun rumah susun yang menyasar kelas menengah ke atas.
Sebagian besar pemilik apartemen, yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah, bersikap apatis. Mereka yang sebagian dari kelas menengah atas memiliki apartemen untuk tujuan investasi.
Rumah susun sederhana milik (rusunami) awalnya digagas oleh Jusuf Kalla saat menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kekacauan dan kesalahsasaran program rusunami ini yang membuat Pemprov DKI Jakarta menghentikan pengembangannya. Mereka lebih memilih mengembangkan rusunawa, sebuah konsep rusun yang dimiliki negara. Penggunanya menyasar kelas menengah ke bawah yang tinggal di permukiman kumuh.
Peran penting rusunami atau apartemen di Jakarta itu diakui oleh salah satu penghuni apartemen di kawasan Jakarta Pusat, Heddy Nuria (43). Menurut Heddy, masyarakat membutuhkan, sehingga pemerintah wajib membuatnya.
"Karena, kalau kami lihat lalu lintas kendaraan, bisa dibayangkan macetnya. Tinggal di Bogor kerja di Jakarta," kata dia.
Sementara itu, jika membeli rumah di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, dekat dengan perkantoran adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah membangun apartemen yang secara harga lebih murah dibanding membeli rumah tapak.
Tentu saja, selama tinggal di apartemen, Heddy tak luput dari masalah. Tak jauh berbeda dengan Joko Supriatna, dia mendapat perlakuan tidak wajar dari pengelola.
"Kami mengalami kenaikan tarif listrik yang tidak logis," kata dia memulai cerita.
Saat Heddy mencoba bertanya, kenapa kenaikan tarif listrik begitu tinggi, pengelola justru tidak memberikan solusi. Dia pun akhirnya tak bisa berbuat banyak.
"Pengelola malah bilang begini, kalau tidak mampu bayar, nggak usah tinggal di sini," katanya.
Heddy mengungkapkan, tarif listrik tidak sesuai dengan yang ditetapkan PT Perusahaan listrik Negara (PLN). Selain itu, layanan tidak nyaman, misalnya saja lift sering rusak hingga berapa bulan lamanya baru diperbaiki.
"Alasannya, dari montirnya lama. Padahal, lift itu kan menyangkut keselamatan warga. Tarif air juga dinaikin, sama seperti listrik," ungkapnya.
Walaupun, Heddy tak memungkiri jika tetap ada sisi positif selama tinggal di apartemennya itu. Antara lain adalah tempatnya strategis dan dekat dengan kantor tempatnya bekerja.
"Sebenarnya bukan penghentian pembangunan yang seharusnya dilakukan, tetapi melaksanakan undang-undang yang sudah ada itu saja," kata Heddy. "Kepastian hukum harus diterapkan. Misalnya, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun itu".
Persoalan juga menghampiri para penghuni salah satu apartemen di Jakarta. Bagaimana tidak, selain masalah sertifikat hak milik serta problem sehari-hari lainnya, tarif listrik di hunian yang terletak di kawasan Jakarta Selatan itu terus naik.
Apalagi, mereka harus membayar lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan oleh PLN.
Warga yang tergabung dalam forum komunikasi penghuni pun menggelar pertemuan. Hasilnya, mereka akhirnya mengeluarkan petisi melalui sebuah situs online pada pengelola apartemen, pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibentuk oleh pengelola apartemen dan perusahaan pengelola apartemen itu.
Penghuni menuntut transparansi terkait tarif listrik di apartemen yang lebih tinggi dari ketentuan PLN, serta menghentikan intimidasi terhadap unit warga The Lavande Residences dalam bentuk pemutusan aliran air dan listrik.
"Rumah kami sendiri, tapi diperlakukan seperti narapidana," kata salah satu pendukung petisi, Winny Kwee.
Winny meminta pertanggungjawaban atas upeti yang dipungut pengelola setiap bulan. Protes yang selama ini mereka sampaikan tak pernah digubris. Justru, yang sering terjadi mereka malah dibentrokkan dengan satpam dan diputus listrik serta air ke unit.
"Hal semacam ini sering terjadi di rumah susun yang dikelola oleh developer, listrik dan air dijadikan alat untuk mengintimidasi para pemilik/penghuni agar terus membayar berapa pun diminta tanpa ada pertanggungjawaban," ujarnya.
Pendukung petisi lainnya, Hardjoko Sastromidjojo, mengaku turut menandatangani petisi, karena merasa dirugikan. Sementara itu, Seng Seng Khoe, mencatat kondisi atau masalah yang tak jauh berbeda di beberapa apartemen atau rumah susun di Jakarta.
"Ini yang terjadi hampir di semua rumah susun di DKI Jakarta yang dibiarkan saja oleh pimpinan Pemda DKI Jakarta," tutur Seng Seng Khoe.
Sementara itu, salah satu penghuni rumah susun di Jakarta Selatan, Shara, mengungkapkan masalah lain. Tempat tinggalnya itu seharusnya dihuni oleh kalangan menengah ke bawah. Namun, kenyataannya justru dihuni oleh kalangan menengah hingga menengah ke atas.
Shara mencontohkan. Di area basement parkir rusun terdapat beberapa mobil mewah seperti Jeep Wrangler, Mercy, hingga BMW. Bahkan, dalam satu unit kamar, para penghuni rusun mempunyai dua jenis kendaraan roda empat yang berbeda.
Dia menjelaskan, area parkir basement tidak mampu dikelola secara optimal. Selain itu, sistem manajemen keamanan masih tidak memenuhi standar. Seperti banyaknya kendaraan yang tidak terdata oleh keamanan, sehingga menyebabkan parkiran yang membeludak melebihi kapasitas.
"Bahkan, beberapa bulan lalu, rusun sempat didatangi oleh Dinas Perhubungan terkait parkiran yang membeludak sampai ke pinggir jalan," ujar Shara kepada VIVA.co.id.
Shara menceritakan, banyak penghuni rusun membeli hunian dengan menggunakan subsidi pemerintah. Harga satu unit kamar di kisaran Rp300 juta per unit.
"Dengan subsidi, turun di kisaran Rp150 juta hingga Rp200 juta sesuai dengan tipe kamar yang dihuni," kata dia.
Setelah hunian tersebut dibeli, para pemilik hunian mayoritas menyediakan penyewaan hunian kamar. Harga sewa unit kamar dihargai Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta, tergantung dari spesifikasi kamar.
