- VIVAnews/Fernando Randy
Langkah Pemprov DKI Jakarta
Permasalahan permukiman dan hunian di wilayah DKI Jakarta hingga kini masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Tingginya jumlah penduduk tak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan permukiman.
Bukti di lapangan, masih banyak permukiman kumuh yang ditemukan, baik di wilayah bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, maupun wilayah permukiman tidak layak lainnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari solusi terbaik untuk semua warga Jakarta tanpa terkecuali. Salah satunya adalah dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa.
"Untuk wilayah Jakarta, pembangunan rusunawa itu adalah salah satu solusi utama di samping solusi lainnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Walaupun Pemprov DKI Jakarta telah berulang kali mendirikan rusunawa untuk membantu warga dalam menyediakan hunian mereka, hingga kini, pemprov masih saja mengalami kendala dan permasalahan yang sama.
Contoh batu sandungan yang menghalangi Pemprov DKI Jakarta, menurut Djarot, adalah sulitnya mengubah cara hidup, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang telah terbiasa hidup serta tinggal di hunian atau rumah horizontal untuk kemudian diarahkan hidup di hunian vertikal seperti rusunawa tersebut.
"Sulit untuk mengubah mental masyarakat," kata Djarot.
Djarot mengakui, mental harus dipersiapkan terlebih dulu sebelum mereka direlokasi (pindah) ke rusunawa. Ini agar ada penyelesaian yang cepat untuk mereka yang akan tinggal di sana.
"Kan, mereka belum terbiasa, apalagi yang sebelumnya tinggal di permukiman sangat kumuh seperti di bantaran sungai itu. Niat kami kan untuk membantu mereka dan membenahi kawasan supaya lebih tertata dan tertib," tutur mantan wali kota Blitar tersebut.
Permasalahan lainnya, warga menolak relokasi dengan alasan telah terikat dengan rumah dan lingkungan yang ditempatinya selama ini. Walaupun terbukti mendirikan hunian di atas tanah negara, mereka menggangap tanah itu adalah kepunyaan mereka, karena telah diduduki selama puluhan tahun.
Akhirnya, mereka tak berminat direlokasi ke rusunawa dan lebih memilih hidup di permukiman kumuh, dibandingkan harus pindah ke tempat yang lebih layak dengan alasan sudah mendarah daging.
"Pasti ada kendala penolakan, tapi coba kita pikir kembali. Siapa sih yang mau dan rela tinggal di kolong jembatan serta terkena banjir setiap tahunnya? Pasti tidak ada," ujar Djarot.
