- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Diabaikan Negara
Sekolah Darurat Kartini sudah berdiri sejak 25 tahun lalu. Lembaga pendidikan ini juga meluluskan puluhan ribu orang. Sebagian di antaranya bahkan menjadi Abdi Negara.
Namun, hingga saat ini tak ada bantuan dari pemerintah untuk sekolah ini. Administrasi selalu menjadi alasan yang membuat negara enggan mengulurkan tangan.
Alih-alih membantu, pemerintah beberapa kali bahkan menggusur dan mengusir sekolah ini. Satu-satunya perhatian pemerintah adalah pemberian izin kepada sekolah ini tahun 2014. “Nggak ada bantuan dari pemerintah. Nggak ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar),” ujar Rian.
Untuk operasional sekolah dan mencukupi kebutuhan siswa, Bu Kembar merogoh kocek sendiri. Beruntung, dua bersaudara ini termasuk keluarga berada. Mereka memiliki lahan persawahan, kebun sawit, rumah kontrakan, apartemen, dan saham dari sejumlah perusahaan yang hasilnya bisa digunakan untuk membiayai sekolah ini.
Sesekali, ada donator yang datang membantu, seperti Sriwijaya Air yang membuatkan gedung yang sekarang digunakan sebagai ruang kelas sekolah ini.
Bu Kembar mengaku tak pernah menghitung berapa uang yang sudah mereka keluarkan untuk membiayai sekolah ini. Mereka juga tak ambil pusing dengan negara yang abai kepada mereka dan sekolahnya. “Kalau nggak dikasih, ya nggak pa pa. Nggak masalah,” ujar Rian dan Rosi bersamaan.
Bagi mereka, keberadaan Sekolah Darurat Kartini merupakan bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, sebagai bentuk solidaritas dan cinta kasih mereka kepada sesama.
“Sejak 1990, saya sudah memutuskan mau jadi pelayan Tuhan.”
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku mengetahui keberadaan dan kondisi Sekolah Darurat Kartini.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, jika ingin dibantu pemerintah, anak didik sekolah tersebut harus pindah ke sekolah negeri. “Kalau mau dukungan, anak-anaknya kami tampung, kasih KJP deh. Kalau mau lebih dukung lagi, kasih ke kami, masuk negeri, kami kasih KJP,” ujar Ahok kepada VIVA.co.id, Kamis, 13 Agustus 2015.
Menurut dia, meski sudah berdiri sejak 25 tahun lalu, Sekolah Darurat Kartini harus rela menyerahkan anak didiknya belajar di sekolah negeri, agar bisa mendapat bantuan dari pemerintah. “Anda mau pinjam tempat, saya pinjamin. Tapi, kalau Anda mau lebih baik lagi, kami kasih KJP,” tuturnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku belum mengetahui keberadaan Sekolah Darurat Kartini. Ia berjanji akan melihat dan mengkaji sekolah untuk anak-anak miskin ini.
