- Reuters
VIVA.co.id - Pasar uang global dalam sebulan terakhir, dipenuhi dengan gejolak oleh penguatan mata uang dolar Amerika Serikat, dan devaluasi mata uang China, yuan. Rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed), yang diperkirakan terjadi pada September ini, membuat mata uang dolar AS menguat terhadap mata uang asing lainnya.
Dolar yang perkasa, membuat mata uang utama dunia melemah. Mata uang Jepang, yen, mata uang Eropa, euro, dan mata uang negara-negara Asia dibuat keok di hadapan dolar AS. Mata uang yen dan rupiah pun terkapar ke level terendah dalam 17 tahun terakhir, atau sejak krisis ekonomi 1998.
Di saat mata uang dolar AS berdiri kokoh terhadap mata uang dunia lainnya, China membuat kebijakan mengejutkan, yakni mendevaluasi (melemahkan) mata uangnya terhadap dolar AS pada 11 Agustus 2015, sebesar 1,9 persen.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonominya yang menyusut, dengan ekspor China yang menurun lebih dari delapan persen pada Juli lalu.
Walaupun dalam rilis resmi pertamanya, Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC) menyatakan bahwa devaluasi ini adalah "one off devaluation", atau hanya sekali dilakukan. Namun, kenyataannya, Rabu 12 Agustus 2015, PBoC kembali melanjutkan devaluasi sebesar 1,6 persen. Beredar spekulasi bahwa PBoC akan mendevaluasi yuan sampai 10 persen.
Pasar merespons negatif pelemahan devaluasi yuan, sebagai tanda memburuknya perekonomian negara ekonomi terbesar kedua dunia itu. Kekhawatiran pun memenuhi pasar ekuitas global akan kemungkinan terjadinya kembali krisis ekonomi global.
Kepanikan pun memenuhi pasar ekuitas, yang memicu penjualan saham dan pelemahan mata uang secara global, dimulai dari kawasan Asia, diikuti Eropa, dan AS. Kawasan Asia terkena pukulan paling keras. Mata uang negara-negara berkembang di Asia hingga Afrika, terdepresiasi sangat dalam terhadap dolar AS, karena investor menarik dananya keluar.
Pada 12 Agustus 2015 itu, secara year to date (ytd) rupiah melemah 10,16 persen ke level Rp13.799 per dolar AS, terendah sejak krisis ekonomi 1998. Mata uang won (Korea) melemah 8,35 persen, bath (Thailand) 6,62 persen, dan yen (Jepang) 3,96 persen. Mata uang Malaysia, juga terkena dampak paling parah, karena melemah sampai 13,16 persen, dan turut terpengaruh skandal korupsi Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.
Sementara itu, mata uang dunia lainnya merosot lebih dari 10 persen, yakni Turki 16,23 persen, Australia 10 persen, dan Brasil sebesar 29,4 persen.
AS telah lama berang dan menuding China menjaga nilai mata uangnya tetap rendah, dan bukan yang bergerak bebas di pasar valuta asing.
Nilai mata uang yang rendah, memang bisa mengambil keuntungan kompetitif pada perdagangan internasional. Sebab, ekspor negara itu lebih menarik bagi pembeli internasional dan meremehkan negara pesaing lain. Akibatnya, perdagangan internasional menjadi tidak adil.
Devaluasi yuan juga dikhawatirkan akan memicu negara-negara di kawasan itu untuk mendevaluasi mata uangnya juga. Jika hal itu terjadi, bisa mengarah pada devaluasi kompetitif, atau yang dikenal sebagai perang kurs mata uang.
Namun, China mengklaim, langkah yang ditempuhnya itu merupakan respons terhadap pasar. "Reformasi mekanisme kurs yuan ditujukan, agar bisa mendorong lebih maju dengan orientasi pasar. Pasar memainkan peran lebih besar dalam menentukan nilai tukar untuk memfasilitasi keseimbangan pembayaran internasional," kata PBoC dalam sebuah pernyataan.
Tidak Ikut "Perang"
Bank Sentral Korea Selatan dan Thailand, juga merespons gejolak pasar uang internasional dengan menangguhkan penurunan suku bunga. Thailand menyambut positif depresiasi mata uang baht sebagai “obat”, sehingga produk ekspornya lebih kompetitif di pasar, di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi negaranya.
Sedangkan Bank Sentral Korea Selatan, berusaha mempertahankan mata uangnya, dengan menjual cadangan dolar mereka untuk memperlambat pelemahan won. Sementara itu, Jepang, yang merupakan pesaing utama China dalam perdagangan dunia, mempertahankan suku bunga acuannya dan menolak mengikuti China untuk melemahkan mata uangnya.
Selanjutnya, Bank Indonesia, memilih mempertahankan suku bunganya. Gubernur BI Agus Martowardojo, Kamis 27 Agustus 2015, menyatakan Indonesia tidak akan mengikuti persaingan devaluasi mata uang. Dia juga menegaskan, BI selalu ada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.
Agus mengaku rendahnya kurs rupiah yang kini mencapai Rp14 ribu per dolar AS, sudah di bawah nilai fundamentalnya. Dia juga mengklaim, BI secara agresif mengintervensi pasar uang rupiah untuk meredam pelemahan rupiah dan menghentikan spekulasi mata uang. Dia pun meyakinkan, cadangan devisa nasional cukup aman, karena mencapai US$107,55 miliar sampai Juli 2015.
"Di negara lain, pelemahan mata uang adalah untuk mempertahankan daya saing. Tapi Indonesia, bergatung pada ekspor bahan mentah, dan tidak akan mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah. Kami tidak akan mengikuti persaingan devaluasi," kata Agus.
Dia mengharapkan, Fed segera menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), sehingga memberi kepastian dan menghentikan spekulasi di pasar uang global. Dia juga memprediksi, yuan tidak akan melemahkan mata uang RI lebih lanjut.
Diungkapkannya, BI sudah melancarkan strategi untuk menekan tingginya transaksi valas di pasar uang domestik. Jumat 21 Agustus 2015, BI mengeluarkan kebijakan pengetatan, atau pembatasan pembelian valas untuk mengerem laju pelemahan rupiah.
Bank Indonesia mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying), dari sebelumnya sebesar US$100 ribu per bulan per nasabah/pihak asing menjadi US$25 ribu atau ekuivalennya per bulan per nasabah.
Dengan demikian, pembelian valas di atas US$25 ribu diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, BI mengatur pula bahwa apabila nominal underlying transaksi tidak dalam kelipatan US$5.000, maka akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan itu.
Sementara itu, untuk pembelian valas di atas US$100 ribu wajib menggunakan underlying, atau jaminan dan menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Hal ini dilakukan, agar tidak memberi ruang di pasar untuk berspekulan, yang dapat menyebabkan tingginya volatilitas rupiah, dan nasabah tidak terlalu bebas membeli dolar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berusaha menenangkan masyarakat Indonesia, dengan berulang kali mengatakan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bukan karena perekonomian nasional mengalami krisis seperti pada 1998.
Dia menegaskan, kondisi fundamental saat ini masih lebih kuat dibanding 1998, dan ekonomi Indonesia lebih stabil. Bambang menyalahkan faktor eksternal, yaitu gejolak pasar uang, sebagai biang kerok pelemahan rupiah.
Bambang menjelaskan, pemerintah bekerja sama dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan terus melakukan upaya untuk menguatkan rupiah dengan berbagai cara, seperti menjaga defisit anggaran saat ini, agar tidak semakin besar, memaksimalkan penyerapan anggaran, dan membuka investasi masuk ke dalam negeri.
"Bagaimana menjaga kestabilan rupiah dan menjaga penguatan rupiah, untuk melakukan langkah bersama yang terukur,” katanya.
Pusat Krisis
Meski demikian, terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS, memicu pelaku usaha dan masyarakat mendesak peran aktif pemerintah dan BI untuk memperkuat rupiah. Pernyataan pemerintah dan BI, yang selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab anjloknya rupiah, menimbulkan banyak sentimen negatif di dalam negeri.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, meminta pemerintah segera melakukan tindakan untuk memperkuat kembali kepercayaan pasar. "Jangan menyalahkan kondisi eksteral, itu cengeng. Kita harus jaga posisi ekonomi Indonesia, supaya jangan terlalu rentan dan sensitif terhadap gejolak ekonomi dunia," katanya.
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, juga mempertanyakan kehadiran BI di pasar uang. Dia melihat, intervensi BI di pasar uang masih sangat lemah untuk meredam pelemahan rupiah.
"Saya pertanyakan ini sebagai anggota Komisi XI, intervensi pasar mana? BI mengatakan, selalu hadir di pasar, tetapi kehadirannya tidak terasa. Rupiah semakin jatuh," katanya.
Diutarakannya, negara besar China dan AS ingin melakukan konsolidasi ekonomi. Apabila Indonesia tidak merespons cepat situasi global, Indonesia akan kalah daya saingnya. Ini momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
"Industri dalam negeri diperkuat, ekspor terus berjalan. Bila desain ekonomi domestik kuat, kita tidak akan terpengaruh sentimen negatif," ucapnya.
DPR telah meminta secara khusus kepada pemerintah maupun BI untuk segera melakukan langkah antisipasi kongkret, guna menekan terdepresiasinya rupiah terhadap dolar AS.
Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad menjelaskan, DPR telah meminta pemerintah untuk membuat suatu badan pusat penanganan krisis (crisis center), guna menghadapi gejolak perekonomian yang tengah terfluktuasi.
"Menteri Keuangan mengatakan kepada DPR bahwa pihaknya bersama menko perekonomian dan menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) akan membuat crisis center. Mereka sedang siapkan langkah-langkahnya," kata Fadel.
Meski belum mengetahui kapan rencana ini akan terealisasikan, Fadel menilai, hal ini akan berdampak positif, terutama dari sisi perbaikan fundamental ekonomi dalam negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada pemerintah untuk mempercepat pencairan anggaran pemerintah pusat maupun daerah yang masih terkendala.
Titik Jenuh
Analis LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo memproyeksikan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, masih akan mengalami tekanan hingga akhir September 2015. Pada saat itu, perang mata uang antara China dan AS akan mencapai klimaksnya, ketika bank sentral AS mengelar rapat penentuan kenaikan suku bunga acuan di negara itu.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Ekonomi dan Publik Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono menilai, penguatan penguatan dolar AS bisa mencapai titik jenuh. Ada pun indikasi didasarkan pada beberapa hal.
Indikasi pertama, penguatan dolar AS akan jenuh dengan indikasi indeks bursa AS Dow Jones di New York, yang mengalami koreksi berupa aksi ambil untung. Indeks Dow Jones berhasil kembali berbalik menguat mencapai puncaknya, lalu terkoreksi kembali.
“Kedua, adalah kondisi perbankan Indonesia saat ini yang jauh lebih kuat, baik secara kualitatif (tata kelola), maupun kuantitatif (modal). Permodalan yang kuat ditunjukkan dengan rasio kecukupan modal sebesar 20 persen. Kondisi perekonomian saat ini tidak separah pada 1998, yang saat itu bank-bank menderita kerugian besar, modal terkuras, bahkan negatif,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance, (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, pelemahan rupiah tentunya akan semakin terpuruk, jika yuan melakukan devaluasi hingga 10 persen. Apalagi, ditambah dengan rencana Fed yang akan menaikkan suku bunga pada September nanti.
"Berarti, kalau dua-duanya, tekanan terhadap depresiasi (rupiah) kita semakin berat. Nanti, kalau Fed menaikkan suku bunga, itu pengaruhnya pada capital flight (pelarian modal). Juga kalau yuan devaluasi secara terus menerus, berarti kita ada ancaman defisit perdagangan," ujar Enny. (asp)
