- Reuters
Bank Indonesia mengubah batas nilai maksimum pembelian valas melalui transaksi spot yang dilakukan tanpa keperluan tertentu (underlying), dari sebelumnya sebesar US$100 ribu per bulan per nasabah/pihak asing menjadi US$25 ribu atau ekuivalennya per bulan per nasabah.
Dengan demikian, pembelian valas di atas US$25 ribu diwajibkan memiliki underlying transaksi berupa seluruh kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, BI mengatur pula bahwa apabila nominal underlying transaksi tidak dalam kelipatan US$5.000, maka akan dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan itu.
Sementara itu, untuk pembelian valas di atas US$100 ribu wajib menggunakan underlying, atau jaminan dan menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Hal ini dilakukan, agar tidak memberi ruang di pasar untuk berspekulan, yang dapat menyebabkan tingginya volatilitas rupiah, dan nasabah tidak terlalu bebas membeli dolar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berusaha menenangkan masyarakat Indonesia, dengan berulang kali mengatakan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bukan karena perekonomian nasional mengalami krisis seperti pada 1998.
Dia menegaskan, kondisi fundamental saat ini masih lebih kuat dibanding 1998, dan ekonomi Indonesia lebih stabil. Bambang menyalahkan faktor eksternal, yaitu gejolak pasar uang, sebagai biang kerok pelemahan rupiah.
Bambang menjelaskan, pemerintah bekerja sama dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan terus melakukan upaya untuk menguatkan rupiah dengan berbagai cara, seperti menjaga defisit anggaran saat ini, agar tidak semakin besar, memaksimalkan penyerapan anggaran, dan membuka investasi masuk ke dalam negeri.
"Bagaimana menjaga kestabilan rupiah dan menjaga penguatan rupiah, untuk melakukan langkah bersama yang terukur,” katanya.
Pusat Krisis
Meski demikian, terus melemahnya rupiah terhadap dolar AS, memicu pelaku usaha dan masyarakat mendesak peran aktif pemerintah dan BI untuk memperkuat rupiah. Pernyataan pemerintah dan BI, yang selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab anjloknya rupiah, menimbulkan banyak sentimen negatif di dalam negeri.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit, meminta pemerintah segera melakukan tindakan untuk memperkuat kembali kepercayaan pasar. "Jangan menyalahkan kondisi eksteral, itu cengeng. Kita harus jaga posisi ekonomi Indonesia, supaya jangan terlalu rentan dan sensitif terhadap gejolak ekonomi dunia," katanya.
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, juga mempertanyakan kehadiran BI di pasar uang. Dia melihat, intervensi BI di pasar uang masih sangat lemah untuk meredam pelemahan rupiah.
"Saya pertanyakan ini sebagai anggota Komisi XI, intervensi pasar mana? BI mengatakan, selalu hadir di pasar, tetapi kehadirannya tidak terasa. Rupiah semakin jatuh," katanya.
Diutarakannya, negara besar China dan AS ingin melakukan konsolidasi ekonomi. Apabila Indonesia tidak merespons cepat situasi global, Indonesia akan kalah daya saingnya. Ini momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
"Industri dalam negeri diperkuat, ekspor terus berjalan. Bila desain ekonomi domestik kuat, kita tidak akan terpengaruh sentimen negatif," ucapnya.
DPR telah meminta secara khusus kepada pemerintah maupun BI untuk segera melakukan langkah antisipasi kongkret, guna menekan terdepresiasinya rupiah terhadap dolar AS.
Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad menjelaskan, DPR telah meminta pemerintah untuk membuat suatu badan pusat penanganan krisis (crisis center), guna menghadapi gejolak perekonomian yang tengah terfluktuasi.
"Menteri Keuangan mengatakan kepada DPR bahwa pihaknya bersama menko perekonomian dan menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) akan membuat crisis center. Mereka sedang siapkan langkah-langkahnya," kata Fadel.
Meski belum mengetahui kapan rencana ini akan terealisasikan, Fadel menilai, hal ini akan berdampak positif, terutama dari sisi perbaikan fundamental ekonomi dalam negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada pemerintah untuk mempercepat pencairan anggaran pemerintah pusat maupun daerah yang masih terkendala.
