- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Yusran Uccang
Tak Sesuai Harapan
Salah seorang demonstran, Anton Sardi (20) mengaku kecewa dengan Jokowi. Menurut dia, Jokowi selalu berlindung di balik kondisi perekonomian global untuk menutupi kegagalannya. Menurut dia, sebagai Presiden, Jokowi seharusnya melakukan langkah- langkah nyata.
“Paket kebijakan ekonomi nggak ada yang menyentuh rakyat kecil. Itu hanya untuk kepentingan industri dan kapitalisme,” ujar Anton kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 oktober 2015.
Keluhan senada disampaikan Herman (27). Warga Tangerang ini menyoroti soal minimnya lapangan pekerjaan di era Jokowi. Sebagai buruh, ia berharap, Jokowi bisa membuat berbagai kebijakan yang bisa membuka lapangan kerja, bukan malah memicu PHK.
Ia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri yang sering ribut sendiri. Menurut dia, sebagai Presiden, Jokowi seharusnya mampu memimpin dan mengendalikan para pembantunya tersebut.
“Kalau dari menterinya udah nggak kompak, nanti ke bawahnya nggak bisa kerja,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2015.
Kekecewaan juga dirasakan Nur Rizal (35). Buruh pabrik asal Bekasi ini menagih janji Jokowi saat kampanye yang mau membantu dan membela "wong cilik". Karena, hingga saat ini, ia tak merasakan janji manis tersebut.
“Saya milih Jokowi. Saya sangat kecewa dengan pemerintahannya yang tidak jelas sekarang ini. Sudah tidak konsekuen dengan apa yang dia kampanyekan. Sebagai simpatisan, saya kecewa,” ujar ayah dua anak ini.
Anton, Herman, dan Nur Rizal tak sendiri. Sejumlah orang juga mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi–JK. Survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga menyebutkan, kepuasan publik terhadap Jokowi terus menurun.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan, Jokowi harus bekerja keras untuk meningkatkan kepuasan publik.
Menurut dia, dari survei yang dilakukan SMRC, 50 persen lebih responden mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi. “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Jokowi lebih rendah bila dibandingkan kinerja setahun SBY,” ujar Djayadi kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Ia menjelaskan, sebanyak 41 persen responden menyatakan, kondisi ekonomi nasional lebih buruk dari tahun lalu. Sementara itu, yang menilai kondisi politik lebih buruk tahun lalu juga lebih banyak 36 persen, daripada yang menilai baik sebanyak 19 persen.
Kondisi penegakan hukum juga tak luput dari penilaian buruk. Sebanyak 40 persen responden menilai buruk, sedangkan yang lebih baik 31 persen. “Sementara itu, sebanyak 55 persen responden menilai bahwa korupsi makin banyak,” dia menambahkan.
Menurut Djayadi, penilaian masyarakat yang negatif terhadap penegakan hukum sejalan dengan apa yang terjadi. Banyak kasus di mana pemerintah tidak tegas memberantas korupsi.
Pemerintah tampak ragu-ragu berdiri di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak tegas terhadap upaya-upaya dari sejumlah pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi melalui KPK.
“Konflik lembaga hukum antara KPK dan Polri tak lepas dari penilaian negatif publik,” ujarnya.
