- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Wakil Ketua DPR ini juga menyoroti internal kabinet yang dinilainya kerap menjadi hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Fadli menilai, Presiden Jokowi tidak mampu membangun tim yang baik.
“Kurangnya kepemimpinan dan gagal membangun tim yang berkualitas dalam kabinet. Jadi lambatnya pemerintah karena hambatan internal,” kata Fadli.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Adian Napitupulu. Anggota dewan asal PDIP ini mengatakan, rapor Jokowi tak seburuk yang disampaikan orang. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis ini menyatakan, Presiden Jokowi pantas mendapatkan nilai delapan.
Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Yusran Uccang
“Rata-rata (nilai Jokowi) delapan. Tapi, rapor pimpinan DPR, merah semua,” ujar Adian kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Pembelaan juga disampaikan mantan Sekretaris Seknas Jokowi, Dono Prasetyo. Ia mengatakan, meski banyak program yang belum terealisasi, tapi menurut dia, Jokowi masih "on the track". Ia mengakui, Jokowi belum bisa berbuat banyak dalam bidang ekonomi.
Namun, Jokowi mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut dia, menurunnya popularitas Jokowi merupakan konsekuensi dari sejumlah keputusan tak populis yang diambil Jokowi, seperti mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter.
Relawan Jokowi ini mengatakan, kerja Jokowi tak mungkin bisa dirasakan dalam satu tahun masa pemerintahan. Menurut dia, minimal butuh tiga hingga empat tahun, baru kinerja Jokowi bisa dirasakan hasilnya. Meski demikian, Dono mengkritik komunikasi pemerintah yang buruk.
Menurut dia, Jokowi harus memperbaiki pola komunikasi Istana dan pemerintah. Sebab, komunikasi yang buruk membuat publik bingung dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, Jokowi diminta hati-hati jika akan membuat kebijakan.
“Jika tak hati-hati, Jokowi bisa dipersoalkan karena dianggap melanggar undang-undang,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tak menyangkal, kinerja Jokowi dalam satu tahun pemerintahan memang belum bisa dirasakan masyarakat. Menurut dia, tahun pertama, pemerintah fokus membangun fondasi yang kuat. Menurut dia, pemerintah ingin membangun fondasi ekonomi yang kuat.
“Misalnya, inefisiensi ekonomi kita pangkas, pengalihan subsidi BBM, dan memangkas birokrasi perizinan yang rumit,” ujar Teten kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Selain itu, pada tahun pertama, pemerintah sibuk konsolidasi politik, birokrasi, dan pembangunan infrastruktur sekaligus mengubah mindset atau revolusi mental. “Tahun ini memang tahun sulit, tapi kita gunakan untuk membangun fondasi. Tahun ini memamg belum panen,” ujarnya.
Menurut dia, Presiden berulangkali mengatakan, tahun ini memang pahit. Teten mengatakan, pencabutan subsidi BBM membuat kelas menengah tidak senang. Sementara itu, di sisi lain terjadi perlambatan ekonomi.
“Justru dalam kondisi ini pemerintah sekarang sedang betul-betul mengubah kondisi tersebut,” dia menambahkan.
Teten mengakui, popularitas Jokowi juga rontok akibat konflik KPK–Polri dan rencana revisi UU KPK. Namun, Teten memastikan, Presiden Jokowi tidak akan merevisi UU KPK. Menurut dia, revisi akan dilakukan jika untuk memperkuat KPK, bukan melemahkan.
“Karena itu, Presiden meminta, bicarakan ide tentang revisi ini dengan para ahli hukum dan pegiat antikorupsi, akademisi serta sebagainya. Tapi, tidak ada keinginan melemahkan KPK.”
Hari beranjak sore. Puluhan orang yang menggelar aksi unjuk rasa berangsur-angsur pulang. Mereka meninggalkan kawasan depan Istana dengan jalan kaki atau naik bus metromini. Namun, para polisi masih tetap berjaga dan bersiaga di depan Istana. Juga Barracuda dan ‘Water Cannon’ serta motor trail yang menemani mereka.
PPP: Menteri Baru Jokowi Pemain Veteran
Para menteri baru Jokowi sudah pernah menjabat di presiden sebelumnya
