- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Sejumlah mahasiswa berunjukrasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/10/2015). Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A.
Penilaian senada disampaikan Muhamad Qodari. Direktur Eksekutif Indo Barometer ini mengatakan, kepuasan publik terhadap Jokowi melorot dari 57 persen menjadi 46 persen. “Untuk kegagalan, ternyata jawaban paling tinggi itu sembako mahal, kurs rupiah yang melemah, kemudian kemiskinan,” ujar Qodari kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Pengamat politik Hanta Yudha mengatakan, popularitas Jokowi memang menurun. Menurut dia, ada ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah, baik kepada Jokowi maupun JK. Sependapat dengan Qodari, Hanta mengatakan, salah satu faktor ketidakpuasan publik adalah faktor ekonomi.
“Problemnya harga bahan pokok yang mahal, mencari lapangan pekerjaaan susah, soal pengentasan kemiskinan, lalu pelemahan kurs rupiah,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 22 Oktober 2015.
Direktur Eksekutif Poltracking Institute ini mengatakan, ketidakkompakan Kabinet Kerja juga berbanding lurus dengan kinerja menteri. Menurut dia, harus ada sistem dan kekompakan di jajaran pembantu Jokowi. "Bicara kekompakan harus ada leadership yang mengelola. Siapa, ya Presiden," kata Hanta.
Sementara itu, pengamat ekonomi Enny Srihartati menilai, semakin hari kehidupan masyarakat semakin sulit. Kondisi itu terjadi karena harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Sementara itu, usaha apa pun yang dilakukan tak membuahkan hasil.
“Satu sisi, PHK, di sisi lain usaha informal nggak laku. Masalahnya adalah daya beli masyarakat,” ujar Enny kepada VIVA.co.id, Kamis, 22 Oktober 2015.
Direktur Eksekutif Indef ini menjelaskan, harga-harga barang yang terus naik dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat persepsi kepuasan ekonomi masyarakat menurun drastis. Menurut dia, di tataran kebijakan, pemerintah sudah bagus. Namun sayangnya, hal itu tak sesuai dengan implementasi di lapangan.
“Pak Franky (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani) komitmen penyederhanaan perizinan tiga jam selesai. Tapi, realisasi investasi berhadapan dengan kepala daerah,” dia menjelaskan.
Ia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri. Misalnya Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Menurut dia, menaker sudah bilang banyak melakukan reformasi dan komunikasi untuk pekerja serta mediasi pengusaha dan tenaga kerja.
Namun faktanya, Enny menjelaskan, di era Jokowi terjadi PHK massal. Menteri perdagangan juga sama. Kinerja perdagangan memang surplus. Turunnya impor jauh lebih besar daripada turunnya ekspor.
“Intinya, surplus, tapi ekspornya minus. Bukan karena perbaikan kinerja menteri perdagangan,” ujarnya.
Kritik juga ia lontarkan ke Kementerian Usaha Kecil dan Menengah serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut dia, ketika UMKM menjadi bumper saat krisis, tapi faktanya saat ini UMKM mandul. Banyak sekali UMKM yang kolaps tanpa ada kehadiran pemerintah. Sementara itu, Bappenas dinilai tak mampu menerjemahkan Nawa Cita dan program prioritas.
“Kami harapkan Bappenas mampu terjemahkan Nawa Cita, organisir, dan padukan program-program yang dilakukan kementerian. Nyatanya, sejumlah kementerian jalan sendiri-sendiri, nggak fokus. Hasilnya seperti ini, tak ada hasil yang optimal,” tuturnya.
Belum Panen
Catatan satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK, juga datang dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan, rakyat melihat adanya dinamika tertentu di internal pemerintah dan kekuasaan.
"Terlihat nyata adanya hubungan yang tidak mudah di antara key players dalam lingkar kekuasaan, yang menghambat soliditas dan efektivitas pekerjaan pemerintah secara keseluruhan," kata Agus ketika ditemui VIVA.co.id di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2015.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, publik juga mencermati kemelut yang terjadi di beberapa partai politik. Publik melihat adanya intervensi dari pemerintah terhadap kemelut itu.
"Hal begini tidak seharusnya terjadi, karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik serta tidak mencederai nilai-nilai demokrasi serta ketentuan perundang-undangan yang harus kita junjung tinggi," ujarnya.
Selain itu, hal lain yang membuat kepercayaan publik berkurang adalah benturan antara penegak hukum, yaitu KPK dengan Polri di awal-awal pemerintahan. Walaupun akhirnya bisa diatasi, penanganan dari Jokowi kurang cepat dan berlarut-larut.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai, popularitas Presiden Jokowi menurun, karena banyak janji yang tidak ditepati. Bahkan, menurut dia, ada janji-janji yang dilanggar oleh Jokowi sendiri.
“Jokowi janji jaksa agung akan ditempati orang bukan dari parpol, faktanya malah diangkat dari kader partai. Janji akan hanya ada di kantor 1-2 jam, faktanya tidak demikian. Membuka 15 juta lapangan kerja baru, faktanya saat ini justru banyak rakyat kena PHK, malah impor ribuan buruh asing,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Oktober 2015.
Untuk itu, ia meminta agar Jokowi tak terlalu banyak mengumbar janji. Ia menyarankan agar Jokowi mengerjakan hal-hal yang lebih konkret terlebih dahulu.
