SOROT 419

Daya Menegah Bala

Petugas TNI mencari korban bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Pelatihan mitigasi bencana ini sangat penting. Apalagi alat peringatan dini bencana atau early warning system (EWS) di Banjarnegara masih sangat kurang. Baru ada lima titik yang dipasang, " ujar Kepala BPBD Banjarnegara, Catur Subandriyo.

img_title Jokowi Minta BNPB Berbenah, Selalu Siaga dan Antisipatif

Hal senada dikemukakan Kepala BBPD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana. Lantaran pemasangan EWS sangat terbatas, mengingat harga satuan alat itu cukup mahal, kemampuan mitigasi masyarakat tentang bencana perlu terus menerus dilakukan. “Teman-teman BPBD kami minta bergerak, ada atau tidaknya anggaran,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terdapat dua macam mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural bersifat fisik seperti membangun terasering, membangun tanggul, penguatan tebing. Adapun mitigasi non-struktural menyangkut kultur masyarakat. Mitigasi tersebut di antaranya regulasi yang disosialisasikan,  peringatan dini, pelatihan masyarakat, reboisasi, penghijauan. “Kalau kita melihat secara keseluruhan, kemampuan mitigasi kita masih kurang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

img_title Di Rakornas Bencana, Jokowi Puji BNPB Hadapi Pandemi COVID-19

Meski diakui anggaran pemerintah terbatas namun anggaran bukan satu-satunya masalah dalam hal mitigasi bencana. Sebab, persoalan bencana alam tak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Pemerintah memiliki kemampuan terbatas. Dalam hal laju upaya penanggulangan atau antisipasi banjir dan longsor misalnya. Upaya tersebut kalah cepat dari faktor bencana banjir dan longsor yang datang.

img_title Angin Puting Beliung Terjang Musi Rawas Utara, 58 Rumah Rusak

Untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan itu, pemerintah maksimum dapat melakukannya seluas 350 ribu hektare per tahun. Adapun  laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1 juta hektare per tahun sehingga ada defisit sekitar 650 ribu hektare per tahun.

Upaya yang dilakukan pemerintah pun tak semuanya berhasil. Ditambah lagi berbagai kegiatan yang merusak lingkungan masih terus berlangsung, seperti illegal logging, konversi perubahan lahan, pembuangan sampah, pelanggaran tata ruang. “Itu lah yang menyebabkan bencana terus meningkat,” kata Sutopo.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bencana Bertambah

Menilik jumlah bencana yang melanda Indonesia, tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada 2015, jumlah bencana tercatat 1.681 kejadian. Adapun pada 2016, sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober, terdapat 1.700 kejadian bencana.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut