Daya Menegah Bala
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Antisipasi yang dilakukan pemerintah pun tak sebatas itu. Pemkab setempat juga melatih kemampuan mitigasi bencana atau upaya untuk mengurangi bencana di masyarakat. Di antaranya melakukan kegiatan simulasi bencana, pembentukan desa tangguh bencana serta memberikan pemahaman mendalam mengenai bencana.
Petugas PMI menggunakan kendaraan Haglund melintasi medan berlumpur di lokasi bencana banjir bandang aliran Sungai Cimanuk di Kampung Cimacan, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Foto: ANTARA/Wahyu Putro A
"Pelatihan mitigasi bencana ini sangat penting. Apalagi alat peringatan dini bencana atau early warning system (EWS) di Banjarnegara masih sangat kurang. Baru ada lima titik yang dipasang, " ujar Kepala BPBD Banjarnegara, Catur Subandriyo.
Hal senada dikemukakan Kepala BBPD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana. Lantaran pemasangan EWS sangat terbatas, mengingat harga satuan alat itu cukup mahal, kemampuan mitigasi masyarakat tentang bencana perlu terus menerus dilakukan. “Teman-teman BPBD kami minta bergerak, ada atau tidaknya anggaran,” ujarnya.
Terdapat dua macam mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural bersifat fisik seperti membangun terasering, membangun tanggul, penguatan tebing. Adapun mitigasi non-struktural menyangkut kultur masyarakat. Mitigasi tersebut di antaranya regulasi yang disosialisasikan, peringatan dini, pelatihan masyarakat, reboisasi, penghijauan. “Kalau kita melihat secara keseluruhan, kemampuan mitigasi kita masih kurang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
Meski diakui anggaran pemerintah terbatas namun anggaran bukan satu-satunya masalah dalam hal mitigasi bencana. Sebab, persoalan bencana alam tak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
